Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti potensi multitafsir dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 terkait definisi dan ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurutnya, sejumlah poin dalam aturan tersebut berisiko memunculkan labelisasi yang tidak objektif terhadap kelompok masyarakat tertentu.
PARLEMENTARIA, Banjar Baru — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Menurutnya dengan hilirisasi akan menjadi nilai tambah yang meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan,
PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional.
PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia. Integrasi ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dan ketidakpastian status hukum yang sering menimpa masyarakat adat akibat perbedaan data antara pusat dan daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendorong pengembangan tanaman sukun dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai upaya memulihkan lahan kritis sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, kerusakan lingkungan dan meluasnya lahan kritis telah memicu meningkatnya bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan di berbagai daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan dinilai menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Penanganan hukum terhadap pelaku diminta dilakukan secara tegas tanpa kompromi, termasuk memastikan tidak ada perlindungan bagi tersangka yang diduga melarikan diri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai motor penggerak perekonomian desa yang merata. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengajak pemerintah desa mengoptimalkan peran Kopdes dalam membangun ekosistem perekonomian desa.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris merespons capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus angka 5,6 persen pada kuartal awal tahun 2026 yang perlu terus dijaga dan dipantau secara berkelanjutan. Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pasca-Lebaran terhadap sejumlah kebutuhan konsumsi.
PARLEMENTARIA, Bali — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung atau meaningful participation dari masyarakat lokal guna memastikan poin-poin krusial dalam perlindungan masyarakat adat terakomodasi dalam legislasi nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren (Ponpes). Menurutnya darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus ditangani secara tegas agar ada efek jera bagi pelaku.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengingatkan pentingnya penyampaian kondisi fiskal negara secara berimbang kepada publik. Menurutnya, laporan kinerja APBN tidak cukup hanya menampilkan capaian pertumbuhan, tetapi juga perlu memuat tantangan dan risiko fiskal yang tengah dihadapi pemerintah.