Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Kota Bekasi - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menekankan pentingnya penguatan peran lintas kementerian dan lembaga untuk penuhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas mental. Hal ini ia sampaikan usai saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI terkait Pengawasan Pemenuhan dan Perlindungan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, di Yayasan Galuh, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/9/2026).
PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, proses penerbitan paspor, hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus keberangkatan nonprosedural sekaligus mengungkap jaringan yang berada di baliknya.
PARLEMENTARIA, Garut — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun meminta jajaran Kepolisian Resor (Polres) Garut membantu mengawasi dugaan pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI. Menurutnya, keterlibatan kepolisian diperlukan untuk membantu MKD melakukan pengawasan di lapangan.
PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Kantor Imigrasi (Kanim) Jawa Barat diimbau menghentikan cara kerja 'business as usual' dan berkolaborasi secara masif hingga ke tingkat desa. Ini mengingat Jawa Barat dengan populasi penduduk mencapai 51 juta jiwa, jadi sasaran empuk sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan frasa ‘pengadilan tinggi’ dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Frasa tersebut dinilai telah tepat karena merujuk pada sistem peradilan umum di Indonesia dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR akan menyelesaikan berbagai persoalan terkait masalah tanah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mengangkat tema strategis mengenai pembangunan nasional berbasis desa. Dasco menyoroti pentingnya peran desa dalam menopang arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panja RUU Tentang Pengaturan Reforma Agraria, Muhammad Khozin, mengungkapkan tujuan adanya RUU tersebut dalam rangka mengangkat atau memberikan perlindungan kepada petani gurem, selain untuk menyelesaikan konflik struktural terkait agraria.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti pentingnya penerapan stelsel aktif dan interoperabilitas data dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Ia menilai salah satu perubahan besar dalam RUU Adminduk adalah pergeseran paradigma dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyoroti masih lebarnya kesenjangan kualitas pengelolaan antara Museum Nasional dengan museum-museum di daerah. Ia mendorong Museum Nasional mengambil peran lebih besar dalam membangun jejaring dan ekosistem permuseuman nasional, terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola museum daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong reposisi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti agar lebih berfokus pada sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan di Indonesia. Menurutnya, museum tersebut semestinya tidak hanya menampilkan sosok maupun koleksi pribadi presiden, tetapi menjadi pusat informasi dan pengetahuan mengenai perjalanan kelembagaan kepresidenan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan para pelaku industri aluminium nasional harus realistis merencanakan ekspansi pabrik, terutama jika berlokasi di luar Pulau Jawa. Pasalnya, saat ini infrastruktur gas pipa nasional belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia sekaligus adanya kecenderungan laju penurunan tekanan pasokan gas pipa nasional yang terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun.