//
Mario/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengingatkan pentingnya penyampaian kondisi fiskal negara secara berimbang kepada publik. Menurutnya, laporan kinerja APBN tidak cukup hanya menampilkan capaian pertumbuhan, tetapi juga perlu memuat tantangan dan risiko fiskal yang tengah dihadapi pemerintah.
Menanggapi rilis APBN Kita Triwulan I 2026, Harris menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal, termasuk capaian pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski demikian, ia menilai narasi optimisme perlu diimbangi dengan keterbukaan terhadap kondisi fundamental perekonomian, termasuk pelebaran defisit yang tercatat meningkat 140,5 persen.
“Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno, ‘Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi’. Narasi APBN harus kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif,” ujar Harris dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/5/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam menyampaikan risiko fiskal, termasuk tantangan pembiayaan negara dan tekanan terhadap ruang fiskal ke depan.
Menurut Harris, keterbukaan informasi fiskal penting agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi nasional sekaligus memahami langkah-langkah strategis yang tengah ditempuh pemerintah.
“Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan APBN membutuhkan kehati-hatian agar tetap mampu menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan.
“Membangun negeri ini adalah maraton, bukan sprint dengan doping Lebaran dan utang berbunga tinggi. Mari kita lebih jujur dalam mengelola APBN,” pungkasnya. (whp/rdn)
