//
Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.| Foto: Tasya/Mahendra
PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris merespons capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus angka 5,6 persen pada kuartal awal tahun 2026 yang perlu terus dijaga dan dipantau secara berkelanjutan. Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pasca-Lebaran terhadap sejumlah kebutuhan konsumsi.
“Itu kan baru kuartal awal setelah lebaran. Jadi mungkin seasonal. Kita harus lihat lagi di kuartal berikutnya. Sangat berpengaruh kemarin dengan permintaan yang cukup tinggi terhadap bahan konsumsi makanan, emas, dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh,” ujar Andi usai menghadiri pertemuan dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK Kalimantan Barat, dan BPDP dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (7/5/2026).
Legislator Fraksi PAN tersebut menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen hanya dapat tercapai apabila seluruh provinsi juga mampu mencatatkan pertumbuhan yang optimal. Di sisi lain, pengendalian inflasi di daerah dinilai penting untuj dijaga agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Nah tentunya kita harus terus pantau sehingga inflasi ini tidak tinggi. Jangan lebih dari 3%. Tapi itu secara nasional. Pemerintah juga harus mengawasi inflasi di masing-masing kabupaten, kota. Kenapa? Kalau kita ingin pertumbuhan di atas 5%, berarti seluruh provinsi juga harus tumbuh secara 5%. Harus ada upaya-upaya, intervensi-intervensi dan inovasi untuk daerah-daerah yang pertumbuhannya masih sekitar 3%,” jelas Andi Yuliani.
Andi juga mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang bersifat seragam di seluruh wilayah. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik, target pertumbuhan, serta potensi ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan dan intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Karena itu, ia mendorong optimalisasi potensi daerah melalui dukungan APBN yang tepat sasaran guna memperkuat pengembangan ekonomi lokal.
“Pemerintah harus melakukan upaya itu tidak secara nasional, tapi harus melihat lokal ke lokal. Kabupaten ke kabupaten, kota ke kota. Sehingga tahu untuk kota A mungkin tidak bisa disamakan intervensi pemerintah dalam hal ini dengan kota B. Karena target-target pertumbuhannya kan juga berbeda, potensinya juga berbeda. Nah tentu potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah ini perlu dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah.” pungkasnya. (nap/aha)
