•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

Politik dan Keamanan9 September 2026

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Namun, DPR menilai rumusan afirmasi bagi penyelenggara pemilu tidak dapat disamakan dengan afirmasi bagi peserta pemilu karena keduanya memiliki mekanisme pengisian yang berbeda.

9 September 2026

Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memperjelas jaminan perlindungan bagi masyarakat. Menurutnya, setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar dan mekanisme hukum yang jelas agar tidak merugikan pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana.

Segera Terapkan Label Nutri-Level di Minuman dan Pangan Olahan

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Segera Terapkan Label Nutri-Level di Minuman dan Pangan Olahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah mempercepat penerapan kebijakan Nutri-level pada produk pangan olahan sebagai bagian dari upaya menekan tingginya angka penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya menjadi sarana informasi bagi konsumen, tetapi harus menjadi instrumen kesehatan Masyarakat.

Terima Audiensi soal Konflik Lahan Distribusi, Kawendra Upayakan Pendampingan Hukum

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Audiensi soal Konflik Lahan Distribusi, Kawendra Upayakan Pendampingan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima audiensi Pemuda Formas Muda Desa Sungai Bungur Jambi terkait konflik lahan redistribusi di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (9/9/2026).

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menegaskan perlunya mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) guna mengatasi persoalan ketidaksesuaian data kependudukan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026).

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) dapat rampung dan disahkan menjadi undang-undang sebelum Desember 2026. Revisi ini diproyeksikan bakal mengganti sebagian besar substansi dan pasal guna menghadirkan tata kelola data kependudukan yang lebih modern dan berdaya saing.

DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI terus memantau upaya instansi terkait dalam mencari keberadaan sejumlah jurnalis yang hingga kini belum diketahui. DPR juga mendorong agar upaya pencarian dilakukan secara maksimal sehingga segera diperoleh kejelasan.

Soroti Kemungkinan Kekeliruan Aparat, Mekanisme Praperadilan Jadi Sorotan dalam Perampasan Aset

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Kemungkinan Kekeliruan Aparat, Mekanisme Praperadilan Jadi Sorotan dalam Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Terima Perwakilan Tim Kerja Nusantara terkait Pesangon, BAM Komitmen Bantu Perjuangkan

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Perwakilan Tim Kerja Nusantara terkait Pesangon, BAM Komitmen Bantu Perjuangkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menggelar rapat dengan Ketua Tim Kerja Nusantara terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan PetroChina dan Petrogas yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kekurangan hak pekerja mantan karyawan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (9/9/2026).

Terima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Terima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam wadah kepala desa yang akan berakhir masa jabatan (AMJ) pada 2027. Aspirasi tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang perlu mempertimbangkan kondisi anggaran saat ini.

9 September 2026

Bambang Patijaya Desak BPK Audit Proyek Pemetaan BIG

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Desak BPK Audit Proyek Pemetaan BIG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap proyek pemetaan pada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang didanai melalui skema pinjaman Bank Dunia (World Bank). Desakan tersebut mengemuka menyusul adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan proyek serta minimnya keterlibatan pelaku usaha geospasial dalam negeri.

Bernilai Lebih dari Rp 100 Miliar, Paripurna DPR Setujui Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Milik TNI AL

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Bernilai Lebih dari Rp 100 Miliar, Paripurna DPR Setujui Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Milik TNI AL

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui permohonan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 milik Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Laut melalui mekanisme penjualan secara lelang.