Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menggelar rapat dengan Ketua Tim Kerja Nusantara terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan PetroChina dan Petrogas yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kekurangan hak pekerja mantan karyawan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat BAM, Gedung DPR, Rabu (9/9/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam wadah kepala desa yang akan berakhir masa jabatan (AMJ) pada 2027. Aspirasi tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang perlu mempertimbangkan kondisi anggaran saat ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap proyek pemetaan pada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang didanai melalui skema pinjaman Bank Dunia (World Bank). Desakan tersebut mengemuka menyusul adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan proyek serta minimnya keterlibatan pelaku usaha geospasial dalam negeri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui permohonan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 milik Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Laut melalui mekanisme penjualan secara lelang.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Aturan pengelolaan laut dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas daerah kepulauan. Keterbatasan kewenangan daerah dan pola pengaturan perizinan kapal menjadi persoalan yang disoroti Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam Rapat dengar pendapat umum bersama pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan tata kelola kelembagaan nuklir nasional serta penanganan aset terkontaminasi radioaktif milik BUMN PT INUKI. Penataan infrastruktur dan payung hukum ini dinilai krusial mengingat Indonesia diproyeksikan segera memasuki era pemanfaatan energi nuklir dalam skala besar guna mendukung ketahanan energi nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyambut baik langkah pemerintah mendorong pengembangan mobil nasional (Mobnas) dan mobil listrik nasional (Molinas) sebagai bagian dari penguatan industri kendaraan dalam negeri. Namun, ia mengingatkan agar momentum tersebut tidak kembali berakhir seperti program mobil nasional sebelumnya yang berhenti di tengah jalan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR RI dengan membawa aspirasi terkait keberlanjutan pemerintahan desa bagi kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir mulai 2027. Aspirasi tersebut antara lain mempertimbangkan keberlanjutan masa jabatan maupun mekanisme pengisian jabatan kepala desa agar pemerintahan dan pembangunan di desa tetap berjalan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengkaji aspek keselamatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), khususnya ketika kendaraan tersebut diangkut menggunakan kapal. Menurutnya, pengembangan industri mobil dan motor listrik nasional perlu diikuti kesiapan mitigasi terhadap potensi risiko kebakaran.
PARLEMENTARIA, JAKARTA - Komisi XII DPR RI mendorong penguatan peran Badan Informasi Geospasial (BIG) agar peta dasar geospasial nasional tidak hanya dimanfaatkan untuk pemetaan wilayah strategis, tetapi juga diintegrasikan secara konkret untuk efektivitas penyaluran subsidi serta penuntasan kemiskinan. Integrasi peta One Map Policy ini dinilai menjadi fondasi utama untuk menghasilkan data perencanaan pembangunan yang presisi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menyoroti kebijakan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai belum memberikan perlakuan adil kepada perusahaan yang telah berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di Indonesia. Menurutnya, perusahaan yang telah menanamkan modal besar dan membangun pabrik semestinya memperoleh kepastian serta perlakuan yang sepadan dalam kebijakan insentif pemerintah.