Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mempertanyakan konsep zero emission dalam pengembangan kendaraan listrik nasional apabila sumber energi listrik yang digunakan masih didominasi pembangkit berbasis fosil. Menurutnya, elektrifikasi kendaraan perlu diikuti dengan peralihan sumber energi agar tujuan pengurangan emisi benar-benar tercapai.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mempertanyakan kesiapan industri kendaraan listrik nasional untuk bersaing dengan produk luar negeri, khususnya China, yang dinilai telah lebih dahulu mengembangkan industri kendaraan listrik dan kini produknya membanjiri pasar Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendesak Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memperketat perizinan dan menutup ruang bagi masuknya teknologi nuklir yang belum teruji keandalannya di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak sepatutnya dijadikan ajang eksperimen bagi teknologi nuklir komersial yang belum terbukti keberhasilannya di negara asal.
PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Perhatian tersebut mencuat setelah salah satu korban, seorang siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (RUU Perubahan UUPA) untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (8/9/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Indonesia tidak sekadar menyesuaikan standar sawit nasional dengan tuntutan negara atau kawasan tertentu, khususnya Uni Eropa. Menurutnya, Indonesia perlu membangun standar sawit berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan nasional dan mampu memperkuat daya saing industri sawit dalam jangka panjang.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) memiliki pembagian fungsi yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses standardisasi, sertifikasi, dan audit. Menurutnya, penyelarasan kedua sistem tersebut penting agar penerapannya lebih efektif bagi pelaku industri sawit.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) tetap mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil agar pemenuhan standar internasional tidak justru membuat mereka tersingkir dari rantai pasok. Menurutnya, desain standardisasi perlu dibuat sederhana dan terjangkau, tetapi tetap memenuhi tuntutan pasar global.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyambut baik usulan penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi. Menurutnya, kedua lembaga memiliki kesamaan tugas dan penggunaan sejumlah peralatan sehingga penggabungan dinilai dapat meningkatkan efisiensi organisasi maupun anggaran.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta agar pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 ditunda sekaligus mendorong pendalaman khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa BMKG yang dinilainya menunjukkan angka penyerapan terlampau tinggi.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Persoalan pengangkatan kepala kampung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, telah bergulir selama sekitar lima tahun. Sengketa yang bermula dari penerbitan dua Surat Keputusan (SK) Bupati Yahukimo tersebut kini telah sampai pada putusan Peninjauan Kembali (PK) kedua Mahkamah Agung (MA).