Berita Terbaru

Maman Imanulhaq Dorong Penguatan Kelembagaan BWI untuk Optimalkan Potensi Wakaf Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq, menilai potensi wakaf di Indonesia belum dikelola secara optimal. Menurutnya, keterbatasan dukungan kelembagaan dan anggaran bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi agar pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

23 Juni 2026

Sudian Noor Terima Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Kalsel Terkait Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Sudian Noor Terima Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Kalsel Terkait Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang disampaikan melalui DPRD Kalsel, termasuk tuntutan dari kelompok mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di daerah tersebut.

Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

Industri dan Pembangunan

Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi terhadap langkah pembenahan pelayanan yang terus diupayakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa setiap kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kenyamanan publik.

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI resmi menyepakati dan mengesahkan rancangan kesimpulan terkait evaluasi dan pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti perlunya formulasi kebijakan yang mampu memutus mata rantai sistem ijon dan tengkulak yang selama ini membebani petani maupun nelayan. Sebab itu, ia mendesak agar pemerintah membangun ekosistem pertanian dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir supaya pelaku usaha di sektor tersebut tidak terus bergantung pada pembiayaan informal yang merugikan.

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran RAPBN TA 2027. Pihaknya menegaskan bahwa dana alokasi koordinasi tersebut wajib memberikan dampak nyata karena bersumber langsung dari masyarakat.

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat

Industri dan Pembangunan

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan lindung yang dinilai sangat merugikan. Pasalnya, banyak wilayah termasuk area pemukiman penduduk, berada dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kehidupan ratusan keluarga yang tinggal.

Pendidikan dan Keteladanan Pemimpin, Kunci Salatiga Rawat Predikat Kota Toleran

Pendidikan dan Keteladanan Pemimpin, Kunci Salatiga Rawat Predikat Kota Toleran

PARLEMENTARIA, Salatiga — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menggarisbawahi bahwa kesuksesan Salatiga dalam merawat harmoni sosial tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh fondasi karakter yang kuat melalui sektor pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, internalisasi nilai-nilai inklusif di sekolah dasar menjadi modal utama warga untuk saling menghargai perbedaan.

Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat