Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Salatiga — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana mengapresiasi keberhasilan Kota Salatiga yang sukses menduduki peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik se-Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan capaian makro tersebut dinilai tidak lepas dari kuatnya modal sosial masyarakat yang mampu mempertahankan predikat sebagai kota paling toleran selama delapan kali berturut-turut.
PARLEMENTARIA, Salatiga — Dalam Festival Aspirasi Masyarakat di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi, sekaligus membedah keberhasilan kota yang sukses mempertahankan posisinya sebagai kota paling toleran di Indonesia tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah mengoptimalkan jaring pengaman sosial bagi pekerja setelah sekitar 4.000 buruh PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dirumahkan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja dan mitigasi ancaman PHK.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi industri film nasional yang dinilainya tengah mengalami anomali. Di satu sisi, Indonesia memiliki talenta kreatif yang melimpah. Di sisi lain, konten film lokal justru didominasi tema sempit, sementara pasar hiburan dalam negeri terus dibanjiri produk asing.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya pengemudi ojek online (ojol), pekerja outsourcing, dan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengkritik keras struktur industri perfilman Indonesia yang dinilai sarat praktik tidak sehat. Ia menyoroti kondisi di mana satu entitas secara bersamaan berperan sebagai eksibitor, importir, sekaligus pemilik rumah produksi, sebuah penguasaan vertikal yang disebutnya sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan sineas independen.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan pentingnya transformasi dan penguatan peran PT Pos Indonesia di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat dan terdigitalisasi. Menurutnya, persaingan di sektor logistik saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh tarif yang murah, melainkan juga kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan teknologi, menjamin keandalan pengiriman hingga tujuan akhir (last mile delivery), serta menciptakan rantai pasok yang efisien.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil mengatasi persoalan sampah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Halim menyampaikan, banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya. Pasalnya, pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat.