Pemda Berprestasi Kelola Sampah Perlu Dapatkan Insentif dari Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil mengatasi persoalan sampah.

Menurutnya, dukungan tersebut akan mendorong daerah semakin inovatif dalam mengelola sampah sekaligus memperkuat upaya pemerintah pusat yang selama ini telah membantu sejumlah pemerintah daerah melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah.

"Saya kira ini penting sekali agar sampah dapat diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dapat memberikan insentif bagi Pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik," kata Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada Kamis (11/6/2026), Fauzan mengapresiasi keterlibatan Kemendagri dalam membantu pemerintah daerah menangani persoalan sampah. Menurutnya, dukungan berupa bantuan mesin-mesin pengelolaan sampah kepada belasan pemerintah daerah merupakan langkah yang patut diteruskan karena membantu daerah meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.

Politisi Fraksi NasDem ini menilai penanganan sampah tidak cukup dilakukan di tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi harus dimulai dari rumah tangga melalui penguatan budaya pemilahan sampah. Karena itu, sinergi antara Kemendagri dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pengelolaan sampah berlangsung lebih efektif.

"Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu (rumah tangga). Karena itu, Kemendagri dan Pemda agar secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran," ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Fauzan juga meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memfokuskan program pada percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Menurutnya, penguatan produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pengembangan ekonomi digital perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

"Kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan hunian yang layak. Termasuk rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," tegasnya.

Fauzan juga meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerapkan strategi pemanfaatan fasilitas secara bertahap agar aset yang telah selesai dibangun dapat segera difungsikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan IKN menuju target sebagai ibu kota politik pada 2028. (uc/rdn)