//
Ketua DPR RI Puan Maharani.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di Pulau Jawa. Durasi yang cukup panjang dan sering membuat masyarakat resah karena padamnya listrik mengganggu aktivitas sehari-hari, hingga berdampak ke persoalan ekonomi.
PT PLN (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap, gangguan pasokan batu bara berkalori menengah medium range coal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik.
Selain itu, PLN disebut juga menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang menjadi mitra Perseroan.
Hari ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan persoalan pemadaman listrik bergilir ini. Dirut PLN juga mengatakan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa saat ini sudah dapat dikurangi karena sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik.
Puan pun mengapresiasi upaya yang dilakukan PLN untuk mengatasi persoalan ini.
“Saya mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan yang bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Meski begitu, Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Ia juga meminta PLN melakukan mitigasi dampak yang muncul akibat pemadaman listrik bergilir, terutama memitigasi kelompok masyarakat dan sektor yang paling terdampak.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan.
“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Puan menyebut ketika listrik padam, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan pada sektor-sektor tertentu ikut terhenti.
Di berbagai media massa dan media sosial ditemukan banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik bergilir sangat menghantam produktivitas ekonomi kerakyatan.
Seperti pedagang soto di Pasar Legi Solo kehilangan kesempatan berjualan, penjual es di Bekasi yang terancam merugi karena produk dagangannya mencair, pedagang kue kesulitan mempertahankan kualitas produknya. Bahkan pemilik usaha bakery rumahan ada yang terpaksa membuang bahan setengah jadi roti dagangannya akibat pemadaman listrik.
Belum lagi dampak di rumah tangga. Banyak orangtua yang harus mencari cara menenangkan anaknya yang kepanasan saat pemadaman listrik panjang terjadi. Tak sedikit juga pengakuan ibu menyusui yang terpaksa membuang stok ASI perah (ASIP) karena mencair akibat tak ada listrik untuk menyimpan ASIP di freezer.
Pekerja yang mengandalkan internet di rumah untuk bekerja dari jarak jauh pun terpaksa menghentikan aktivitasnya.
Menurut Puan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa dampak pemadaman listrik jauh melampaui sekadar padamnya lampu. Ketiadaan energi dinilai sangat mengganggu kehidupan sehari-hari.
“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” sebut Puan.
Lebih lanjut, Puan menilai di balik padamnya aliran listrik yang cukup lama dan sering, tersimpan persoalan yang lebih besar yakni menyangkut ketahanan infrastruktur energi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ungkap Puan.
Puan juga mengingatkan bahwa dalam setiap gangguan layanan publik, kelompok yang paling terdampak hampir selalu berasal dari kalangan usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” paparnya.
Dari kaca mata ekonomi kerakyatan, Puan menilai setiap jam pemadaman listrik berarti potensi kehilangan pendapatan. Sebab dalam konteks ekonomi nasional yang masih menghadapi tekanan daya beli dan ketidakpastian global, pemadaman listrik berulang berpotensi memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutup Puan. (aha)
