//
Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan.|Foto : Devi/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran RAPBN TA 2027. Pihaknya menegaskan bahwa dana alokasi koordinasi tersebut wajib memberikan dampak nyata karena bersumber langsung dari masyarakat.
Anggota Banggar DPR RI Kamrussamad menekankan bahwa pagu indikatif yang disetujui ditujukan khusus untuk mengawal program prioritas nasional yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga teknis agar tereksekusi secara efektif dan tepat prosedur. Demi memastikan hal tersebut, ia mendesak setiap Kemenko menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) yang ketat.
"Kita berharap bahwa penggunaan APBN bisa sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditargetkan, karena itu DPR selalu (meminta) setiap kementerian dan lembaga menyiapkan KPI, Key Performance Indicator, IKU, Indikator Kinerja Utama, setiap program yang dicanangkan," ujar Kamrussamad kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Kerja Banggar DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Tidak hanya itu saja, Kamrussamad mengingatkan moralitas penggunaan dana publik ini secara tegas. "APBN ini adalah dana pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia dan harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan nasional. Supaya tepat sasaran, maka kita harus awasi, kita harus kawal, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi,” tandasnya.
Tuntutan pengawasan ketat legislatif ini direspons positif oleh pihak eksekutif. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan jajarannya siap bekerja aktif mengawal program di lapangan, bukan sekadar bekerja di balik meja. AHY juga berkomitmen mengarahkan anggaran Rp276 miliar di kementeriannya untuk membangun infrastruktur dasar yang meringankan beban hidup masyarakat.
"Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi," kata AHY dalam wawancaranya bersama Parlementaria. (HVT/um)
