•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Penentuan Terminologi “Perampasan” atau “Pemulihan” dalam Pembahasan RUU PA Harus Hati-Hati

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Penentuan Terminologi “Perampasan” atau “Pemulihan” dalam Pembahasan RUU PA Harus Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengungkapkan bahwa salah satu poin yang masih menjadi pembahasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) adalah penggunaan terminologi “Perampasan Aset” dalam beleid tersebut. Menurutnya, penamaan RUU perlu dikaji secara cermat karena berkaitan dengan aspek hukum maupun persepsi publik.

3 Agustus 2026

Terus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Terus Serap Aspirasi Publik, Komisi III Kebut Penyusunan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Saat ini, pembahasan masih berada pada tahap penyusunan naskah RUU dengan mengedepankan partisipasi publik sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.

Indonesia Tidak Miliki Kekosongan Hukum Soal Perampasan Aset, MA Miliki Dua Perma

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Indonesia Tidak Miliki Kekosongan Hukum Soal Perampasan Aset, MA Miliki Dua Perma

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset perlu diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, terutama dalam memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban bagi aparat penegak hukum.

Esti Wijayati Dorong Anggaran Pendidikan Dikembalikan Fokus pada Peningkatan Mutu SDM

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Wijayati Dorong Anggaran Pendidikan Dikembalikan Fokus pada Peningkatan Mutu SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, implementasi putusan tersebut penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan.

Charles Honoris Dorong Reformulasi MBG, Prioritaskan Ibu Hamil dan Anak Rentan Stunting

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Dorong Reformulasi MBG, Prioritaskan Ibu Hamil dan Anak Rentan Stunting

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus mereformulasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, MBG akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dibandingkan diterapkan secara universal.

Endang Thohari Dukung Penuh Kementan Berantas Praktik Mafia Beras hingga ke Petani

Industri dan Pembangunan3 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Endang Thohari Dukung Penuh Kementan Berantas Praktik Mafia Beras hingga ke Petani

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendukung penuh langkah tegas Kementerian Pertanian melalui optimalisasi fungsi pengawasan, kecukupan anggaran hingga penindakan hukum. Hal itu disampaikannya dalam merespons praktik mafia beras yang diduga telah mengakar hingga ke tingkat petani, sehingga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.

Charles Honoris: Pemerintah Tak Perlu Tunggu 2028 untuk Pisahkan Anggaran MBG dari Klaster Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris: Pemerintah Tak Perlu Tunggu 2028 untuk Pisahkan Anggaran MBG dari Klaster Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, penyesuaian tersebut sudah seharusnya mulai dilakukan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 meskipun MK memberikan masa transisi hingga 2028.

Komisi III: Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan perekaman terhadap seorang Sales Promotion Girl (SPG) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tanpa persetujuan untuk dijadikan konten media sosial merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Hinca Soal Penurunan Nilai Aset: Jangan Merampas Kalau Ujungnya Jadi Ampas!

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Soal Penurunan Nilai Aset: Jangan Merampas Kalau Ujungnya Jadi Ampas!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dinilai tidak boleh berhenti pada mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan, pengelolaan aset setelah dirampas justru menjadi faktor penentu agar aset tetap bernilai dan benar-benar memberikan manfaat bagi negara.

Mercy Barends: Komite Independen Penting Jaga Akuntabilitas Perampasan Aset

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Komite Independen Penting Jaga Akuntabilitas Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mengkaji usulan pembentukan Komite Perampasan Aset yang bersifat independen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para praktisi hukum sebagai salah satu opsi untuk memperkuat tata kelola aset hasil perampasan sekaligus menjamin proses yang lebih transparan dan akuntabel.

Setjen DPR Apresiasi AJK 2026, Tegaskan Peran Pers Kawal Indonesia Emas 2045

Isu Lainnya3 Agustus 2026

Isu Lainnya

Setjen DPR Apresiasi AJK 2026, Tegaskan Peran Pers Kawal Indonesia Emas 2045

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal perjalanan demokrasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Media massa yang independen, kritis, dan berimbang merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Rieke Diah Pitaloka: Foto Jurnalistik Parlemen Jadi Warisan Sejarah Demokrasi

Isu Lainnya3 Agustus 2026

Isu Lainnya

Rieke Diah Pitaloka: Foto Jurnalistik Parlemen Jadi Warisan Sejarah Demokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan peran strategis jurnalis parlemen dalam mengawal demokrasi dan mencatat perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, karya foto yang dihasilkan wartawan parlemen bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan warisan sejarah yang merajut memori kolektif perjuangan bangsa.