Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan 8 (delapan) program prioritas dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (01/04). Program prioritas tersebut mencakup peningkatan pembiayaan Sektor Jasa Keuangan (SJK), penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM, pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi hijau, pengembangan keuangan digital, pengembangan SJK syariah, penguatan literasi dan inklusi keuangan, hingga penegakan hukum.
PARLEMENTARIA, Palu — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan pentingnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagai upaya mewujudkan sistem data yang terintegrasi dan menjadi rujukan tunggal dalam perumusan kebijakan pembangunan. Ia menyebut, konsep Satu Data Indonesia telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang dan menengah pemerintah.
PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan optimisme terhadap kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Gubernur Sultra serta Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI beserta jajaran di Kendari, Rabu (1/4/2026).
PARLEMENTARIA, Cilegon – Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong Pertamina melakukan berbagai terobosan guna memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar ketersediaan energi tetap terjaga di tengah dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi.
PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Komisi II DPR RI menyoroti kuatnya intervensi politik yang dinilai masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank daerah. Sorotan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan BUMD dan bank daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Salah satu isu krusial dalam pengaturan tentang penyadapan dalam penegakan hukum adalah apakah penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan atau cukup melalui mekanisme internal lembaga penegak hukum. Di satu sisi izin penyadapan melalui penetapan pengadilan dianggap penting sebagai check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa penurunan kasus campak yang dilaporkan pemerintah hingga 93 persen tidak boleh membuat semua pihak lengah. Pada awal tahun ini, dilaporkan ada 2.220 kasus campak. Dia menilai capaian tersebut harus dibaca secara kritis di tengah turunnya target imunisasi dasar dalam beberapa tahun terakhir.
PARLEMENTARIA, Langkat - Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, menegaskan pentingnya keseimbangan antara keandalan pasokan listrik nasional dan perlindungan lingkungan hidup saat memimpin Kunjungan Kerja Masa Spesifik Komisi XII DPR RI ke PLTU Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, Kamis (2/4/2026).
PARLEMENTARIA, Cilegon – Komisi XII DPR RI meninjau langsung kesiapan infrastruktur energi nasional, khususnya pengelolaan distribusi liquefied petroleum gas (LPG) di Terminal LPG Tanjung Sekong, Kota Cilegon. Kunjungan ini digelar untuk memperkuat pengelolaan energi nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibatkan Amsal Christy Sitepu oleh jajaran Kejaksaan Negeri Karo. Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Anisah Syakur, menyoroti masih lambannya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), ia menegaskan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih jauh dari rasa keadilan bagi para korban.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI optimistis proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyampaikan bahwa keanggotaan OECD akan mendorong Indonesia mengadopsi standar global governance yang diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional.