•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Vita mengapresiasi upaya institusi dalam membangun keberanian, daya juang, dan kepercayaan diri para calon pegawai. Namun, ia mengingatkan agar pembentukan mental tidak mengesampingkan prinsip dasar manajemen risiko dan budaya keselamatan.

3 Agustus 2026

Lita Machfud Arifin: Kasus Begal Brutal Pelajar di Palembang Jadi Alarm Perlindungan Anak

Kesejahteraan Rakyat3 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lita Machfud Arifin: Kasus Begal Brutal Pelajar di Palembang Jadi Alarm Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP berinisial MAA (14) di Palembang, Sumatera Selatan, mendapat perhatian Anggota Komisi X DPR RI Lita Machfud Arifin. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap anak di ruang publik harus semakin diperkuat.

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

Politik dan Keamanan3 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) harus menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai HAM tidak cukup dipahami sebagai konsep hukum, tetapi perlu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara profesional, objektif, dan tuntas dugaan pelibatan anak dalam promosi rokok elektronik (vape) yang saat ini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Menurutnya, anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif.

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

Politik dan Keamanan2 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029. Menurut KPU RI bahwa gagasan ini muncul sebagai hasil evaluasi atas kendala pemilu sebelumnya, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024.

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Politik dan Keamanan2 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pertahanan.

Eksploitasi Manusia Kian Kompleks, Komisi XIII DPR Dorong Revisi UU TPPO

Politik dan Keamanan31 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Eksploitasi Manusia Kian Kompleks, Komisi XIII DPR Dorong Revisi UU TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Menurutnya, pembaruan regulasi diperlukan agar mampu menjawab perkembangan praktik perdagangan orang yang kini telah bertransformasi menjadi berbagai bentuk perbudakan modern dengan modus yang semakin kompleks.

Willy Aditya: Perkuat Hukum Acara UU TPPO Demi Tekan Jaringan Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia

Politik dan Keamanan31 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Willy Aditya: Perkuat Hukum Acara UU TPPO Demi Tekan Jaringan Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mampu menjangkau aktor intelektual dan jaringan yang berada di balik praktik eksploitasi manusia. Oleh sebab itu, Komisi XIII DPR RI mendorong pembaruan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), termasuk penguatan hukum acara yang lebih sesuai dengan karakter kejahatan tersebut.

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028. Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memastikan keberlanjutan Program MBG.

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan.

Berita Terbaru

Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan

Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan

Lita Machfud Arifin: Kasus Begal Brutal Pelajar di Palembang Jadi Alarm Perlindungan Anak

Lita Machfud Arifin: Kasus Begal Brutal Pelajar di Palembang Jadi Alarm Perlindungan Anak

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

Hadiri P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Ingatkan Penghormatan HAM Harus Dimulai dari Kehidupan Sehari-hari

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

Dugaan Pelibatan Anak dalam Promosi Vape, Tegakkan Hukum dengan Tegas

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Harus Dibarengi Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Eksploitasi Manusia Kian Kompleks, Komisi XIII DPR Dorong Revisi UU TPPO

Eksploitasi Manusia Kian Kompleks, Komisi XIII DPR Dorong Revisi UU TPPO

Willy Aditya: Perkuat Hukum Acara UU TPPO Demi Tekan Jaringan Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia

Willy Aditya: Perkuat Hukum Acara UU TPPO Demi Tekan Jaringan Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

Komisi X Hormati Putusan MK, Kurniasih Minta Transisi Pendanaan MBG Disiapkan Matang

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan