Berita Terbaru

Anggota DPR Dapil NTT Diminta Siaga Penanganan Gempa, Puan: NTT Tidak Sendirian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menugaskan anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) NTT untuk bersiaga membantu koordinasi mengenai penanganan pasca-gempa. Ia memastikan DPR terus mengawal proses penanganan gempa NTT.

Ateng Sutisna Minta B50 Tak Abaikan Harga dan Lingkungan

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna Minta B50 Tak Abaikan Harga dan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari kemampuan mengurangi impor solar dan menghemat devisa, tetapi juga harus memastikan keterjangkauan harga serta keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi dan Keuangan18 Agustus 2026

DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI

Ekonomi dan Keuangan

DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan tindak lanjut atas Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima DPR RI dan mulai diproses melalui mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR RI. Proses tersebut mencakup sejumlah nama yang diusulkan pemerintah, termasuk calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RAPBN 2027 Harus Pastikan Mampu Wujudkan Program Pro Rakyat

Ekonomi dan Keuangan18 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

RAPBN 2027 Harus Pastikan Mampu Wujudkan Program Pro Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyatakan optimistis terhadap arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, berbagai program prioritas yang dipaparkan Presiden merupakan agenda strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Mafirion Tekankan Legalitas Pengelolaan Kebun Sitaan PKH

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Tekankan Legalitas Pengelolaan Kebun Sitaan PKH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Penegasan tersebut disampaikan Mafirion melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria saat menanggapi konflik di sejumlah wilayah Riau di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

RAPBN 2027 Perlu Pastikan Kemandirian Energi Selaras dengan Lingkungan

Industri dan Pembangunan

RAPBN 2027 Perlu Pastikan Kemandirian Energi Selaras dengan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menilai arah kebijakan kemandirian energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan subsidi energi yang semakin tepat sasaran, peningkatan akses energi bagi masyarakat, serta penguatan perlindungan lingkungan.

Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah

Industri dan Pembangunan

Anggaran Negara Naik Signifikan, Legislator Tagih Kepastian Transfer ke Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyoroti peningkatan signifikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun. Meski menyambut baik delapan program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah, ia memberikan catatan terkait kejelasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

TKD Pendidikan Perlu Diperkuat agar Daerah Mampu Penuhi Kebutuhan Guru

TKD Pendidikan Perlu Diperkuat agar Daerah Mampu Penuhi Kebutuhan Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Penguatan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan

Anggaran Pendidikan 2027 Harus Fokus Selesaikan PR Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggaran pendidikan 2027 diharapkan bisa diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pendidikan. Mulai dari kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana, kebutuhan sekolah di daerah 3T, hingga pemenuhan hak pendidikan dasar perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran.

Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor

Komisi IX Dorong RUU Ketenagakerjaan Beri Kepastian bagi Pekerja dan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor. Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Harus Diikuti Pemenuhan SDM