Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pengaturan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
PARLEMENTARIA, Gorontalo — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pasien peserta BPJS Kesehatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan kekurangan guru harus diawali dengan pemetaan kebutuhan berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan wilayah.
PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan stagnannya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Ia menilai persoalan UMKM tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah akses pembiayaan, tetapi harus dibarengi pendampingan, penguatan infrastruktur, hingga pembukaan akses pasar.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan mengungkapkan Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria.
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR berpandangan norma tersebut dibentuk untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana sekaligus memberikan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik.
PARLEMENTARIA, Temanggung – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI kembali menggelar Festival Aspirasi, kali ini aspirasi yang diserap mengenai persoalan dan kebutuhan petani tembakau serta bawang putih. Wakil Ketua BAM DPR RI Panggah Susanto mengatakan kedua komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi ekonomi besar terutama bagi Temanggung, tetapi di saat yang sama menghadapi sejumlah persoalan kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI menerima aspirasi Forum Komunikasi untuk Perubahan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya terkait polemik proses pemilihan dan pelantikan rektor. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI, Senin (21/9/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai bantuan pendidikan perlu memiliki nomenklatur tersendiri dan tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bantuan pendidikan merupakan bagian dari fungsi pendidikan yang memiliki mandat konstitusional sehingga perlu ditempatkan secara tepat dalam penganggaran negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang terhadap 15 Kabupaten/Kota. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.