•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi SNI maupun pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar. Maka, Andhika berharap BSN dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027.

17 Juni 2026

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pendidikan nasional.

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan hutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan. Legislator itu menilai negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

Kekeringan Meluas, Puan Ingatkan Pemerintah Siaga Air Bersih & Pangan

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kekeringan Meluas, Puan Ingatkan Pemerintah Siaga Air Bersih & Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menyusul prediksi musim kemarau yang akan lebih panjang di tahun 2026. Mulai dari kebutuhan air bersih, hingga mitigasi dampak kekeringan di sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.

Komisi X Dukung Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dukung Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendukung wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas manfaat program sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Penguatan Anggaran MA Optimalisasi Fungsi Lembaga Peradilan hingga ke Daerah

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Anggaran MA Optimalisasi Fungsi Lembaga Peradilan hingga ke Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Mahkamah Agung (MA) tahun 2026. Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan dapat berjalan lebih optimal di seluruh Indonesia.

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong adanya upaya penguatan infrastruktur digital di lingkungan peradilan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, transformasi digital yang tengah dilakukan Mahkamah Agung perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi berpendapat 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan telah memenuhi aspek teknis, substansi, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga layak diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.