//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Tari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendukung wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas manfaat program sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, gagasan melibatkan kantin sekolah sebenarnya telah lama didorong oleh Komisi X, khususnya untuk menjawab tantangan pelaksanaan program di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami di Komisi X sejak awal justru mengarahkan seperti itu, terutama di daerah-daerah 3T. Karena tidak mungkin semua daerah disamakan model pelaksanaannya,” ujar Lalu saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan sistem distribusi dari dapur yang berlokasi jauh dari sekolah penerima manfaat. Skema tersebut juga diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung keberhasilan program MBG.
“Kantin sekolah silakan saja. Justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah,” katanya.
Legislator Fraksi PKB itu menilai keberadaan kantin sekolah dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang mendukung pelaksanaan program pemerintah. Selain memberikan makanan bergizi kepada siswa, program tersebut juga dapat menciptakan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah.
Ia menambahkan, manfaat program MBG tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penguatan ekonomi masyarakat sekitar. “Prinsipnya MBG juga untuk meningkatkan ekonomi di sekitar sekolah sebagai penerima manfaat. Karena itu keterlibatan masyarakat perlu diperkuat,” ujar Politisi asal Dapil NTB II itu.
Meski demikian, Lalu mengingatkan bahwa keberhasilan program tetap sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Ia berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diperbaiki.
“Kami setuju program ini dilanjutkan karena manfaatnya besar bagi siswa. Tetapi tata kelolanya harus terus diperbaiki dan dicari formula yang paling tepat,” tegasnya.
Komisi X DPR RI berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin adaptif terhadap kondisi daerah masing-masing sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh peserta didik sekaligus masyarakat di sekitar sekolah. (fa/ssb)
