•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Keberhasilan Berantas Narkoba Bukan Sekadar Penangkapan, Tapi Juga Turunnya Peredaran

Politik dan Keamanan6 November 2026

Keberhasilan Berantas Narkoba Bukan Sekadar Penangkapan, Tapi Juga Turunnya Peredaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya penangkapan pelaku atau barang bukti yang disita. Menurutnya, capaian pemberantasan harus terlihat dari penurunan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terbongkarnya jaringan bandar besar, meningkatnya akses rehabilitasi, serta terciptanya rasa aman di tengah masyarakat.

6 November 2026

Korpri Setjen DPR Gandeng BNI, Hadirkan Layanan Hunian Terjangkau Bagi Pegawai

Isu Lainnya6 November 2026

Isu Lainnya

Korpri Setjen DPR Gandeng BNI, Hadirkan Layanan Hunian Terjangkau Bagi Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Suprihartini mengapresiasi kerja sama antara Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Setjen DPR RI dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam layanan pemenuhan hunian layak bagi pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Ia menegaskan kerja sama ini merupakan komitmen Korpri untuk memudahkan setiap pegawai dalam bertransaksi, tanpa harus keluar gedung.

Legislator Minta Aparat Diperkuat untuk Bongkar Jaringan Narkoba

Politik dan Keamanan6 November 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta Aparat Diperkuat untuk Bongkar Jaringan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia mendorong penguatan sumber daya aparat penegak hukum untuk menghadapi peredaran narkotika yang semakin terorganisasi. Menurutnya, pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan personel, anggaran, sarana prasarana, hingga teknologi yang memadai agar aparat mampu mengungkap jaringan peredaran secara menyeluruh.

Mercy Barends Minta Konsep Illicit Enrichment Diatur dengan Rambu yang Jelas

Politik dan Keamanan6 November 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Minta Konsep Illicit Enrichment Diatur dengan Rambu yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti penerapan konsep illicit enrichment atau kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Menurutnya, pengaturan konsep tersebut harus memiliki batas dan mekanisme pembuktian yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Komisi III-Pemerintah Sepakati Perubahan Judul RUU Perampasan Aset, Perkuat Frasa 'Tindak Pidana Lainnya'

Politik dan Keamanan6 November 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III-Pemerintah Sepakati Perubahan Judul RUU Perampasan Aset, Perkuat Frasa 'Tindak Pidana Lainnya'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas fokus pengaturan sekaligus ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset.

RUU Perampasan Aset Perdalam Substansi Pengembalian Kerugian Korban Kejahatan Ekonomi

Politik dan Keamanan6 November 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Perdalam Substansi Pengembalian Kerugian Korban Kejahatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pembahasan yang telah memasuki tahap awal ini ditargetkan dapat diselesaikan pada masa sidang yang dimulai 10 November 2026 mendatang.

Dukung RUU Penyadapan, Yanuar Arif Wibowo: Jangan Sampai Rakyat Merasa Selalu Diawasi

Isu Lainnya6 November 2026

Isu Lainnya

Dukung RUU Penyadapan, Yanuar Arif Wibowo: Jangan Sampai Rakyat Merasa Selalu Diawasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi pengawasan di Indonesia. Langkah regulasi ini mendesak untuk melindungi hak privasi seluruh warga negara serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Negara Harus Lindungi Pelapor Kasus Narkoba

Politik dan Keamanan6 November 2026

Politik dan Keamanan

Negara Harus Lindungi Pelapor Kasus Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menekankan pentingnya jaminan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan peredaran narkotika. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam pemberantasan narkoba karena warga merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan dan berpotensi mengetahui aktivitas mencurigakan.

6 November 2026

Bahas Fast Track Legislation, Legislator Kaitkan dengan Pembahasan RUU APBN Tiap Tahun

Politik dan Keamanan6 November 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Fast Track Legislation, Legislator Kaitkan dengan Pembahasan RUU APBN Tiap Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mendorong agar pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang turut memperhatikan sinkronisasi siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, khususnya terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Berbeda dengan Perppu, Perumusan Fast-Track Legislation Harus Diatur Ketat

Politik dan Keamanan6 November 2026

Politik dan Keamanan

Berbeda dengan Perppu, Perumusan Fast-Track Legislation Harus Diatur Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya pengaturan kriteria yang jelas dan ketat dalam penerapan mekanisme pembentukan undang-undang melalui jalur cepat atau fast-track legislation. Firman berpandangan, gagasan fast-track legislation perlu terlebih dahulu dirumuskan secara cermat, terutama terkait perbedaan mekanisme tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Biro SDMA Setjen DPR Sosialisasikan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik ASN

Isu Lainnya5 November 2026

Isu Lainnya

Biro SDMA Setjen DPR Sosialisasikan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Endang Suryastuti, menegaskan bahwa kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperoleh secara otomatis, melainkan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pasalnya, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas prestasi, kinerja, dedikasi, serta integritas yang telah ditunjukkan pegawai.

RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

Politik dan Keamanan5 November 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Kali ini, DPR menghadirkan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna menghimpun pandangan sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut.

5 November 2026