•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

BURT DPR Dorong RSUD Hasri Ainun Habibie Berikan Pelayanan Maksimal

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

BURT DPR Dorong RSUD Hasri Ainun Habibie Berikan Pelayanan Maksimal

PARLEMENTARIA, Gorontalo — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal, ramah, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat di Gorontalo, termasuk pasien peserta BPJS.

21 September 2026

Hamid Noor Soroti Penguatan Layanan Kesehatan di RSUD Hasri Ainun Habibie

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hamid Noor Soroti Penguatan Layanan Kesehatan di RSUD Hasri Ainun Habibie

PARLEMENTARIA, Gorontalo — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian BURT saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, Senin (21/9/2026).

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara. Dalam pandangannya, Bimantoro mengungkapkan adanya berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya menyangkut mekanisme pengelolaan barang hasil rampasan perkara hukum.

Penyebaran Penyakit Hewan Menular Tinggi di Bali, Legislator Dorong Perbanyak Puskeswan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Penyebaran Penyakit Hewan Menular Tinggi di Bali, Legislator Dorong Perbanyak Puskeswan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot mendorong penguatan biosecurity serta penambahan pos kesehatan hewan (puskeswan) di tingkat kecamatan dan desa, guna menekan penyebaran penyakit hewan menular di Bali. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan Provinsi Bali saat ini berstatus darurat rabies, menyusul temuan lonjakan kasus yang signifikan sepanjang 2025 hingga 2026. Kondisi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid menyoroti minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut tepat sasaran.

60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

60 Tahun Penantian Rakyat Mencari Keadilan, RUU Reforma Agraria Jadi Jawaban Siap Disahkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disepakati menjadi terobosan hukum untuk mengakhiri berbagai konflik pertanahan struktural yang membelenggu masyarakat kecil serta petani selama lebih dari 60 tahun. Regulasi ini dirancang guna menghapus ego sektoral antar embaga sekaligus mendorong redistribusi tanah yang lebih berkeadilan di seluruh Indonesia.

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mengingatkan bahwa tantangan utama penerimaan dan penerapan pidana kerja sosial (PKS) sesuai amanat KUHP baru tidak terletak pada keabsahan putusan hakim, melainkan pada kesiapan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia membeberkan kesenjangan infrastruktur yang tajam, di mana ketersediaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Indonesia saat ini baru mencapai 90 unit dari total kebutuhan ideal sebanyak 515 unit.

Andre Rosiade: Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Andre Rosiade: Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan perlunya pembenahan tata niaga gula nasional secara menyeluruh untuk melindungi petani tebu, menjamin kebutuhan industri, sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga gula bagi masyarakat.

Muhammad Hoerudin Amin Minta PIP Menjangkau Anak Didik Kelompok Bermain

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Hoerudin Amin Minta PIP Menjangkau Anak Didik Kelompok Bermain

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin mendorong pemerintah memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak usia dini, termasuk peserta didik Kelompok Bermain (KB). Menurutnya, bantuan pendidikan tidak semestinya hanya menjangkau anak TK usia 5–6 tahun, tetapi juga anak usia dini yang memperoleh layanan pendidikan melalui KB.

Khitanan Massal PIA, Wujudkan Generasi Anak yang Hebat

Isu Lainnya21 September 2026

Isu Lainnya

Khitanan Massal PIA, Wujudkan Generasi Anak yang Hebat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI Euis Handayani Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan bakti sosial khitanan massal yang digagas PIA DPR RI bersama PT Pertamina (Persero). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

21 September 2026

Bicara Soal Manusia, Implementasi K3 di Setjen DPR Lebih dari Sekadar Pemenuhan Administrasi

Isu Lainnya21 September 2026

Isu Lainnya

Bicara Soal Manusia, Implementasi K3 di Setjen DPR Lebih dari Sekadar Pemenuhan Administrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI secara resmi meluncurkan dan menyosialisasikan Pedoman Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini guna mengubah paradigma kerja dari pemenuhan aturan administrasi (compliance) menjadi budaya keselamatan (safety culture) di seluruh kawasan parlemen.