Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI secara resmi meluncurkan dan menyosialisasikan Pedoman Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini guna mengubah paradigma kerja dari pemenuhan aturan administrasi (compliance) menjadi budaya keselamatan (safety culture) di seluruh kawasan parlemen.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah perwakilan serikat pekerja dan komunitas pengemudi untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta BNN Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kebijakan pembatasan dan pengawasan rokok elektrik atau vape, khususnya di lingkungan sekolah, dapat berjalan efektif. Hal itu sebagai bagian upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.
PARLEMENTARIA, Serang — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Martin D. Tumbelaka menilai persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU HPI. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan anak berkewarganegaraan ganda yang harus menentukan kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 tahun.
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali. Penanaman pohon produktif bernilai ekonomi tinggi dinilai menjadi solusi konkret dalam mengatasi ancaman banjir dan tanah longsor akibat kerusakan kawasan hulu sungai.
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama mengapresiasi keberlanjutan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali yang dinilai efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali benar-benar efektif meningkatkan produktivitas serta mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Alien Mus menekankan pentingnya penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara nyata di lingkungan parlemen. Menurutnya, penerapan K3 diperlukan untuk memastikan keselamatan seluruh pekerja dan Anggota DPR RI dalam menjalankan aktivitas di Kompleks Parlemen.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusif yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan layanan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas. Ia menegaskan, sekolah inklusi tidak boleh sekadar menjadi nomenklatur, tetapi harus diwujudkan melalui layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong negara memperluas akses pendidikan kedokteran agar anak-anak Indonesia yang memiliki potensi dan kemampuan akademik tetap mendapat kesempatan menjadi dokter, meski terkendala kemampuan finansial. Menurutnya, persoalan akses pendidikan kedokteran perlu dibenahi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merumuskan regulasi pengendalian harga hasil tangkapan nelayan guna mencegah kerugian ekonomi di tingkat desa maritim. Menurutnya, pemerintah perlu mengadopsi skema perlindungan harga sebagaimana yang disimulasikan pada sektor pertanian, untuk menjawab keluhan kelompok nelayan terkait ketidakpastian harga jual ikan yang fluktuatif.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Baleg DPR RI Muhammad Khozin menilai kehadiran RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi momentum penting untuk mengembalikan fungsi sosial tanah di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak guna menyelesaikan empat persoalan tumpang tindih regulasi yang selama ini menghambat pemberdayaan para petani dan penggarap.