Berita Terbaru

Puan Minta Pemerintah Jadikan Aspirasi Masyarakat Soal Pajak Pembalut Sebagai Masukan Bermakna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat terkait pajak pembalut atau period tax sebagai masukan yang membangun. Ia menilai perhatian masyarakat terhadap keterjangkauan pembalut perlu didengar sebagai masukan dalam menyusun kebijakan yang memahami kehidupan perempuan.

Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Lola Nelria Dorong Pengungkapan Jaringan hingga Bandar Besar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemberantasan narkotika dinilai tidak cukup hanya melalui penangkapan pengguna dan kurir. Pengungkapan jaringan bandar besar, pencegahan, perlindungan pelapor, hingga rehabilitasi korban juga perlu diperkuat.

Pembentukan Ditjen Pesantren Jadi Langkah Penting Perkuat Pendidikan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, kehadiran direktorat tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan pesantren sekaligus mencerminkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang berperan strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa.

Irtama DPR Perkuat Pengawasan melalui SARING WBS dan Dashboard AI

PARLEMENTARIA, Cisarua — Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memperkuat sistem pengawasan internal melalui sosialisasi inovasi Pra Pelaporan Whistle Blowing System (WBS) atau SARING WBS serta pengembangan Dashboard Risiko Terintegrasi berbantuan Artificial Intelligence (AI). Berlangsung di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (4/11/2026), kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaporan pelanggaran, memperkuat deteksi dini risiko, serta mendorong tata kelola kelembagaan yang lebih efektif dan akuntabel.

Taufiq R. Abdullah Desak Pemerintah Segera Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendesak pemerintah segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pembentukan lembaga tersebut dinilai mendesak untuk memastikan pengawasan dan perlindungan data masyarakat berjalan optimal, terlebih di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menyeret tiga jenderal sebagai tersangka.

Bob Hasan: Fast-Track Legislation Tetap Melalui Prosedur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menerangkan dalam proses pembentukan undang-undang terdapat dua mekanisme, yakni prosedur biasa dan prosedur cepat (fast-track legislation). Dalam mekanisme biasa, pembentukan undang-undang melewati sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, hingga pengesahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama satu hingga dua tahun, bahkan lebih, bergantung pada kebutuhan dan kompleksitas regulasi yang dibahas.

Rikwanto Pastikan Hak Ulayat dan Tertib Administrasi Masuk dalam RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panja RUU Masyarakat Adat Baleg DPR RI, Rikwanto, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sempat tertunda kini kembali didorong untuk segera dibahas. Menurut data yang dimilikinya, tercatat lebih dari 3.000 entitas masyarakat adat di Indonesia, di mana sebagian telah diakui dan sebagian lainnya masih menjalani proses verifikasi yang membutuhkan waktu. 

Belajar dari Kasus Karhutla, Investasi Asing Jangan Korbankan Kerusakan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan pemerintah agar memastikan investasi asing di Indonesia berjalan sejalan dengan kepentingan nasional. Peningkatan nilai investasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan hukum, keberlanjutan pembangunan, serta kepentingan masyarakat dan negara.

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA DENGAN PEMERINTAH AGENDA MEMBAHAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RAPAT PANJA DENGAN PEMERINTAH AGENDA MEMBAHAS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG PERAMPASAN ASET

(SIARAN LANGSUNG) KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET MEMBAHAS DAFTAR INVESTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG PERAMPASAN ASET

Penuhi Tantangan Perkembangan Zaman, Suprihartini: Koperasi Harus Hadirkan Inovasi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretariat Jendral DPR RI Suprihartini, meminta seluruh jajaran pengurus koperasi untuk fokus merealisasikan berbagai program yang telah disampaikan sebelumnya. Ia menilai dukungan dan kerjasama dari seluruh anggota Korperasi dan pengurus sebagai kunci keberhasilan sejumlah program prioritas yang diusulkan sebelumnya.