•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Percayakan Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal kepada Presiden

Politik dan Keamanan4 November 2026

Percayakan Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal kepada Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri.

4 November 2026

Apresiasi Penindakan di Kampung Bahari, Adang Dukung Pembenahan Kawasan Rawan Narkoba

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Penindakan di Kampung Bahari, Adang Dukung Pembenahan Kawasan Rawan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai penindakan terhadap peredaran narkotika di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, perlu diikuti dengan pembenahan lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku peredaran narkoba, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Bahas RUU Perampasan Aset, Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi Salah Sita

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Perampasan Aset, Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi Salah Sita

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mekanisme ganti kerugian perlu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum apabila dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan penyitaan aset yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

DPR: Biaya Perkara di MA Penuhi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

DPR: Biaya Perkara di MA Penuhi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menilai ketentuan pembebanan biaya perkara dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 81A, sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan kepastian, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran peradilan.

Larangan Vape bagi Anggota Polri Wajib Diikuti Seluruh Institusi Negara

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Larangan Vape bagi Anggota Polri Wajib Diikuti Seluruh Institusi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengapresiasi kebijakan Kapolri yang memerintahkan seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah luar biasa yang patut menjadi contoh bagi seluruh lembaga negara.

Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan

Kesejahteraan Rakyat4 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut demi Kesehatan Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi. Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan menstruasi merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, bukan semata-mata konsumsi barang kebutuhan sehari-hari.

M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren

Kesejahteraan Rakyat4 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta aparat penegak hukum (APH) mengedepankan penyelidikan secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan dalam menangani persoalan di lingkungan pesantren. Menurutnya, kehati-hatian aparat diperlukan agar proses penanganan kasus tidak justru menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi santriwati yang sebagian besar masih berusia anak-anak.

RUU Masyarakat Adat Lindungi Ruang Hidup dan Cegah Sengketa Agraria

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Lindungi Ruang Hidup dan Cegah Sengketa Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Masyarakat Adat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, menegaskan pentingnya kehadiran RUU tersebut untuk melestarikan eksistensi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum atas wilayah tempat tinggal mereka. Menurutnya, aturan yang tepat terkait hal itu sangat krusial, mengingat masih sering terjadinya konflik dan perselisihan pertanahan di berbagai daerah.

Berantas Narkoba Hingga Jaringan Pemasok, Jangan Hanya Pengedar-Pengguna

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Berantas Narkoba Hingga Jaringan Pemasok, Jangan Hanya Pengedar-Pengguna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, mengapresiasi langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di sejumlah wilayah. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba sekaligus menjadi momentum untuk memperluas penindakan hingga menyasar jaringan pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredaran narkotika.

M. Husni Tekankan Perlindungan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba

Kesejahteraan Rakyat4 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni Tekankan Perlindungan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menekankan pentingnya perlindungan anak dan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, peredaran narkoba yang mulai merambah lingkungan pendidikan, bahkan hingga jenjang sekolah dasar (SD), menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial.

Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal kepada beberapa tokoh politik, pengusaha, bahkan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

SYAKURA Perkuat Dukungan Analisis Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPR

Isu Lainnya4 November 2026

Isu Lainnya

SYAKURA Perkuat Dukungan Analisis Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (SetjePARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengembangkan Sistem Layanan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (SYAKURA) untuk memperkuat dukungan analisis bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Melalui platform digital ini, seluruh tahapan layanan analisis, mulai dari pengajuan permintaan, penugasan analis, pemantauan progres pekerjaan, hingga reviu dan pengendalian mutu hasil analisis, diintegrasikan agar lebih terarah dan terpantau.