•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Vape Jadi Modus Baru, Pengawasan Narkotika Harus Diperkuat

Politik dan Keamanan4 November 2026

Vape Jadi Modus Baru, Pengawasan Narkotika Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti ancaman penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan, membongkar jaringan peredaran hingga ke akarnya, serta memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan proporsional.

4 November 2026

Jaga Perbatasan Indonesia, Jaga Generasi Muda dari Narkoba

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Jaga Perbatasan Indonesia, Jaga Generasi Muda dari Narkoba

PARLEMENTARIA, Bangkalan — Anggota Komisi I DPR RI Imron Amin menekankan pentingnya penguatan pengawasan wilayah perbatasan, terutama jalur laut, untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. Upaya tersebut, jelasnya, membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil

Kesejahteraan Rakyat4 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil

PARLEMENTARIA, Bangkalan — Wakil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin mengingatkan, konten viral di media sosial tidak boleh menggantikan proses pembuktian yang adil. Maka dari itu, dirinya mengingatkan seluruh pihak untuk bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial.

4 November 2026

Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

Ekonomi dan Keuangan4 November 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemampuan daya beli masyarakat, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan perempuan.

Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan

Industri dan Pembangunan4 November 2026

Industri dan Pembangunan

Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerataan akses listrik bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia menegaskan pentingnya pengawalan program pemerintah agar masyarakat yang belum menikmati akses listrik memadai dapat memperoleh penerangan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui bantuan rumah layak huni.

Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta penegakan hukum dalam kasus penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, tetap memperhatikan perlindungan terhadap santri, khususnya anak-anak. Ia menegaskan, tindakan kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur hukum.

Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ferdiansyah meminta agar pembahasan RUU yang tergolong dalam fast track legislation, dapat diperjelas jangka waktu (time frame) pembahasannya. Hal ini sejalan dengan revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menjadi UU tentang Pembentukan Undang-Undang, di mana salah satu subtansinya adalah percepatan pembahasan suatu RUU secara terukur.

Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK

PARLEMENTARIA, Jakarta– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan meminta agar konsep pembahasan cepat (fast track legislation) yang diusulkan dalam RUU Pembentukan Undang-Undang didiskusikan secara mendalam dan memiliki kriteria batasan yang terukur.

Belajar dari Kasus BLBI, Hinca Usulkan Pendekatan Administratif dalam Pemulihan Aset Negara

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Belajar dari Kasus BLBI, Hinca Usulkan Pendekatan Administratif dalam Pemulihan Aset Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengusulkan pendekatan hukum administrasi dan perdata sebagai salah satu alternatif dalam upaya pemulihan aset negara. Menurutnya, pengalaman penyelesaian hak tagih negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat menjadi pelajaran dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti menyatakan bahwa penerapan mekanisme pembahasan cepat (fast track legislation) dalam RUU tentang Pembentukan Undang-Undang harus disertai dengan syarat yang ketat dan tidak mengabaikan asas transparansi. Menurutnya,gagasan pembentukan fast track legislation berlandaskan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk inovasi pembentukan hukum dalam keadaan mendesak.

Di Habibie Democracy Forum, Puan Bicara Kekuasaan Negara Harus Peroleh Legitimasi Rakyat

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Di Habibie Democracy Forum, Puan Bicara Kekuasaan Negara Harus Peroleh Legitimasi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani didapuk untuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Habibie Democracy Forum 2026. Pada kesempatan ini, Puan berbicara soal demokrasi di mana kekuasaan Negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat.

KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

4 November 2026

Berita Terbaru

Vape Jadi Modus Baru, Pengawasan Narkotika Harus Diperkuat

Vape Jadi Modus Baru, Pengawasan Narkotika Harus Diperkuat

Jaga Perbatasan Indonesia, Jaga Generasi Muda dari Narkoba

Jaga Perbatasan Indonesia, Jaga Generasi Muda dari Narkoba

Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil

Imron Amin: Viral Tak Boleh Gantikan Proses yang Adil

Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan

Kawal Program Pemerintah, Ibas Dorong Akses Listrik bagi Masyarakat di Magetan

Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri

Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri

Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN

Fast Track Legislation Harus Miliki Kejelasan Jangka Waktu, Soroti Perubahan di RUU APBN

Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK

Kriteria Fast Track RUU Harus Dirumuskan Presisi, Akomodir Batasan Waktu dari MK

Belajar dari Kasus BLBI, Hinca Usulkan Pendekatan Administratif dalam Pemulihan Aset Negara

Belajar dari Kasus BLBI, Hinca Usulkan Pendekatan Administratif dalam Pemulihan Aset Negara

​Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU

​Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU

Di Habibie Democracy Forum, Puan Bicara Kekuasaan Negara Harus Peroleh Legitimasi Rakyat

Di Habibie Democracy Forum, Puan Bicara Kekuasaan Negara Harus Peroleh Legitimasi Rakyat

KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

KOMISI III DPR RI - RDPU TERHADAP RUU TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU

Reni Astuti Ingatkan Syarat Transparansi di Pembahasan Fast Track RUU