Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mendorong pemerintah dan pelaku industri membangun jaringan komunikasi serta akses pasar yang terintegrasi antara petani penghasil bahan baku lokal dengan industri pengolahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi komoditas unggulan Indonesia, seperti kelapa sawit dan kopi, dapat terserap secara optimal sehingga tidak ada hasil panen yang terbuang.
KOMISI II DPR RI RAKER TK I PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RUU TENTANG KAB/KOTA DENGAN: 1. DPD RI 2. MENTERI DALAM NEGERI 3. MENTERI SEKRETARIS NEGARA 4. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS 5. MENTERI HUKUM
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membutuhkan proses adaptasi bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, perubahan aturan setelah 44 tahun menggunakan ketentuan lama tersebut tidaklah mudah, sehingga diperlukan penguatan pemahaman serta penyesuaian pola kerja agar ketentuan KUHAP baru dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti masih ditemukannya persoalan overstay atau penahanan seseorang yang telah melewati batas masa penahanan maupun masa pidananya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah satu hal yang harus segera dibenahi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan mendorong Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat penyiapan sumber daya manusia (SDM) seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Batam. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS, dan Ketua KPPU, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan sistem bio security dan surveilans penyakit hewan di Bali dan Nusa Tenggara, mengingat kesehatan hewan merupakan fondasi ketahanan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, yang wilayah kerjanya mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (DP3I) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surya Utama menilai pembukaan akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional perlu diikuti strategi yang memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh manfaat nyata. Menurutnya, akses pasar yang terbuka perlu diarahkan hingga menghasilkan kontrak dan transaksi ekspor yang berkelanjutan.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menekankan pentingnya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru secara konsisten oleh aparat penegak hukum (APH). Implementasi aturan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan konektivitas tidak cukup hanya memastikan masyarakat terhubung, tetapi juga harus diikuti kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Jawa Timur agar tidak berhenti pada penyediaan konektivitas. Namun, juga mampu menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan 3T.