Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui penambahan anggaran pada tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar KPPU mampu menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha secara lebih optimal, termasuk menghadapi tantangan baru di sektor ekonomi digital dan perdagangan melalui platform daring (marketplace).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendorong penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) guna mempercepat pengembangan kawasan strategis Sabang. Dukungan tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi, pariwisata, dan pelabuhan yang dimiliki Sabang dapat berkembang lebih optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, DPR memerlukan gambaran menyeluruh mengenai realisasi dan capaian anggaran sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.
PARLEMENTARIA, Surakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan bahwa pangan memiliki peran strategis bagi keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, alih fungsi lahan pertanian, serta berbagai tantangan sektor pangan lainnya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena meninggal dunia dan telah berakhir masa jabatannya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Suprihartini menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja guna mendukung terwujudnya pelayanan Parlemen yang modern dan terpercaya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti berbagai paradoks, inefisiensi, serta anomali anggaran yang ditemukan dalam konsep perencanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya penerapan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diukur berdasarkan hasil kerja dan dampak nyata, bukan sekadar kehadiran fisik. Penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menghadiri tradisi Begawe Beleq Kawule Midang yang digelar masyarakat dan para pemuda Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/6/2026), sebagai bagian dari penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum tersebut dimaknai sebagai sarana memperkuat spirit hijrah, muhasabah, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk tidak menyusun program kerja yang terkesan sekadar rutinitas atau business as usual. Ia menekankan perlunya langkah-langkah luar biasa dan terukur untuk menyelesaikan berbagai persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan maupun keimigrasian.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, BI dan OJK secara resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen.