Berita Terbaru

Syarief Fasha: Listrik di Kalteng Harus Mandiri, Segera Bangun PLTU Mulut Tambang

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Syarief Fasha mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan memanfaatkan potensi batu bara yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, pemanfaatan sumber energi lokal perlu diikuti dengan pengembangan pembangkit guna memperkuat pasokan listrik di daerah.

19 September 2026

Ada Perbedaan Metode Hitung, Dipo Nusantara Ingatkan PLN Sinkronisasi Data Kelistrikan Pascagempa

Ada Perbedaan Metode Hitung, Dipo Nusantara Ingatkan PLN Sinkronisasi Data Kelistrikan Pascagempa

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyoroti perbedaan metode penghitungan pemulihan listrik antara Komisi XII DPR RI dan PT PLN (Persero) setelah terjadinya gangguan kelistrikan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, data pemulihan yang disampaikan PLN perlu diselaraskan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat hingga tingkat rumah tangga.

Dipo Nusantara: Perkuat Infrastruktur Energi NTT, Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Tetap Aman

Dipo Nusantara: Perkuat Infrastruktur Energi NTT, Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Tetap Aman

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa mendorong penguatan infrastruktur energi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan keandalan pasokan listrik. Menurutnya, kondisi distribusi energi saat ini berjalan baik, namun langkah antisipasi tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan geografis dan cuaca ekstrem.

Dipo Nusantara Dorong Tambah Kuota Minyak Tanah dan Perluasan Akses LPG di NTT

Dipo Nusantara Dorong Tambah Kuota Minyak Tanah dan Perluasan Akses LPG di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Labuan Bajo, menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyoroti kebutuhan minyak tanah yang masih tinggi di tengah proses peralihan masyarakat menuju penggunaan LPG 3 kilogram. Ia mengatakan LPG 3 kilogram atau yang dikenal masyarakat sebagai gas melon masih sangat dibutuhkan.

Komisi XII DPR Minta Pasokan Listrik, BBM, dan LPG Dijaga untuk Pulihkan Pascagempa NTT

Politik dan Keamanan18 September 2026

Komisi XII DPR Minta Pasokan Listrik, BBM, dan LPG Dijaga untuk Pulihkan Pascagempa NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap terjaga pascagempa. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan darurat, tetapi perlu dilanjutkan hingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perhatikan Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi Tidak Sekadar Ungkap Sejumlah Kasus

Politik dan Keamanan

Perhatikan Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi Tidak Sekadar Ungkap Sejumlah Kasus

PARLEMENTARIA, Surabaya – Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup diukur atas dasar jumlah perkara yang berhasil terungkap serta tersangka yang diproses. Akan tetapi, Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mendesak aset hasil tindak pidana yang telah disita atau diblokir dapat dipulihkan secara maksimal sehingga manfaatnya benar-benar kembali kepada negara.

Utilisasi Gas di Cisem Masih Rendah

Politik dan Keamanan18 September 2026

Utilisasi Gas di Cisem Masih Rendah

PARLEMENTARIA, Indramayu – Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menyoroti rendahnya utilisasi infrastruktur gas Cisem di tengah kebutuhan pasokan gas yang tinggi untuk Refinery Unit (RU) VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur gas perlu dilihat secara utuh, tidak hanya dari kapasitas infrastrukturnya, tetapi juga dari ketersediaan pasokan dan pemanfaatannya.

18 September 2026

Pengarusutamaan HAM Harus Tertuang dalam Kebijakan Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas

Politik dan Keamanan

Pengarusutamaan HAM Harus Tertuang dalam Kebijakan Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas

PARLEMENTARIA, Jember – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Teguh Iswara Suardi menegaskan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi agenda lintas komisi di DPR, termasuk dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kelompok penyandang disabilitas.

Komisi XII Salurkan Bantuan kepada Korban Gempa NTT

Komisi XII Salurkan Bantuan kepada Korban Gempa NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat - Masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat mendapat bantuan dari Komisi XII DPR RI bersama sejumlah mitra kerja. Bantuan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Barat untuk diteruskan kepada warga yang membutuhkan.

18 September 2026

Jangan Hanya Target Jumlah, Komisi V Minta Sekolah Rakyat Juga Prioritaskan Daerah 3T

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Jangan Hanya Target Jumlah, Komisi V Minta Sekolah Rakyat Juga Prioritaskan Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi V DPR, Robert Rouw meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan, ketimbang sekadar mengejar target jumlah pembangunan sekolah. Menurutnya, semangat pembangunan Sekolah Rakyat harus diarahkan kepada masyarakat kecil yang selama ini belum memperoleh akses fasilitas pendidikan secara memadai.

Sentra Pangudi Luhur Bisa Jadi Percontohan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Rakyat

Sentra Pangudi Luhur Bisa Jadi Percontohan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi pengelolaan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang dinilai dapat menjadi percontohan pelayanan kesejahteraan sosial terpadu di Indonesia. Menurutnya, penanganan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, tidak sebatas memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, tetapi juga mendorong mereka mengembangkan potensi dan kemandirian.

Siti Mukaromah: Petani Harus Terhubung Langsung dengan Industri Pengolahan