Berita Terbaru

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

Muslim Ayub Minta Kemen Imipas Prioritaskan Program Mendesak dalam RKA 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk merevisi usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal negara, Ia meminta kementerian fokus memprioritaskan program-program yang mendesak.

11 Juni 2026

Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

Ekonomi dan Keuangan

Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari pembangunan sistem Satu Data Indonesia yang lebih akurat dan terintegrasi.

Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin

Kesejahteraan Rakyat11 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti besarnya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus tidak aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 99 persen penduduk belum sepenuhnya mencerminkan akses riil masyarakat terhadap layanan kesehatan.

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Ruang Hidup dan Lindungi dari Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus mampu menjamin ruang hidup, memberikan perlindungan hukum, serta memperkuat hak ekonomi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi yang komprehensif sangat penting karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari konflik agraria, kriminalisasi, hingga belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka.

Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP

Darmadi Durianto : Fokus Pada Kualitas, Jangan Hanya Kejar Target Jumlah KDMP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai harus dibarengi dengan perencanaan bisnis yang matang agar tidak berakhir menjadi koperasi yang tidak aktif atau mangkrak. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027.

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Karhutla Perlu Jadi Prioritas Anggaran Kemenhut 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2027. Dukungan perlengkapan yang memadai dinilai penting untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Andreas pada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap DTSEN Penerima Subsidi dan Kompensasi Listrik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).

Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP

Politik dan Keamanan

Jazuli Juwaini Dorong Kedaulatan Pangan, Pengelolaan Sampah, dan Pembinaan Satpol PP

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, penanganan sampah, serta peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Masyarakat Adat Perlu Memperhatikan Lima Dimensi Strategis

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Sitorus menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu memperhatikan sejumlah dimensi strategis agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

Legislator Minta Kemenkop Perjelas Ukuran Keberhasilan Kopdes Merah Putih

Legislator Minta Kemenkop Perjelas Ukuran Keberhasilan Kopdes Merah Putih

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Koperasi memperjelas indikator keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur agar efektivitas penggunaan anggaran negara dapat dievaluasi secara objektif.

Kemenhut Diminta Fokus pada Mitigasi Bencana dan Pemberantasan Illegal Logging

Kemenhut Diminta Fokus pada Mitigasi Bencana dan Pemberantasan Illegal Logging

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan terkait pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026), ia meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan program mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberantasan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah.

BAKN Dukung Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Program KUR ke Masyarakat