Berita Terbaru

BKSAP DPR RI: Pasar Karbon Harus Miliki Integritas Lingkungan yang Kuat

PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel, transparan, likuid, dan memiliki integritas lingkungan yang kuat. Menurutnya, pengembangan pasar karbon tidak semata-mata bertujuan meningkatkan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pengurangan emisi dan investasi menuju ekonomi rendah karbon.

18 September 2026

Samuel Wattimena: Hilirisasi Sawit Harus Perkuat Ekspor dan UMKM

Samuel Wattimena: Hilirisasi Sawit Harus Perkuat Ekspor dan UMKM

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mengapresiasi kinerja PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST) di Semarang, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil mengembangkan hilirisasi industri sawit dengan mengalokasikan 70 persen produk olahannya untuk pasar ekspor. Selain berorientasi pada pasar global, perusahaan tersebut juga dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Titiek Soeharto Dorong Hilirisasi Perikanan Lokal Bali Masuk Pasar Ekspor dan MBG

Titiek Soeharto Dorong Hilirisasi Perikanan Lokal Bali Masuk Pasar Ekspor dan MBG

PARLEMENTARIA, Badung – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendesak penguatan hilirisasi produk perikanan nasional agar tidak berhenti pada peningkatan produksi semata. Ia menekankan pentingnya pengembangan produk olahan siap masak (Ready to Cook) dan siap santap (Ready to Eat) berbasis kearifan lokal yang didukung sistem penjaminan mutu ketat dari hulu hingga hilir.

Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Nasional

Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan, perjanjian perdagangan internasional jangan hanya dinilai dari pembukaan akses pasar, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut mencakup peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, investasi produktif, serta penguatan ketahanan ekonomi dalam negeri.

Ruang Fiskal KLH Makin Sempit, Meitri Pertanyakan Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas Nasional 2027

Ruang Fiskal KLH Makin Sempit, Meitri Pertanyakan Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas Nasional 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar 11,75 persen dibandingkan belanja KLH/BPLH tahun 2026.

Netty: Pelindungan Pekerja dan Kepastian Usaha Harus Berjalan Bersama

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Netty: Pelindungan Pekerja dan Kepastian Usaha Harus Berjalan Bersama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelindungan pekerja dan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Ledia Hanifa Dorong Sinkronisasi Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan Rakyat

Ledia Hanifa Dorong Sinkronisasi Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mendorong sinkronisasi data pendidikan dan sosial ekonomi untuk mendukung ketepatan sasaran berbagai program pendidikan. Menurutnya, integrasi data diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi penerima manfaat.

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Tegal – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga ke tingkat pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami bahwa data desil merupakan instrumen pemilahan tingkat kesejahteraan, bukan satu-satunya penentu penerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

Komisi V: Jembatan Musi V Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Komisi V: Jembatan Musi V Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai pembangunan Jembatan Musi V yang menjadi bagian dari Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung berpotensi memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya.

18 September 2026

Komisi X Serap Aspirasi Daerah untuk Perbaiki Tata Kelola Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Serap Aspirasi Daerah untuk Perbaiki Tata Kelola Data Nasional

PARLEMENTARIA, Tegal – Komisi X DPR RI mendorong perbaikan sistemik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Penguatan tersebut dinilai penting agar data nasional tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

PARLEMENTARIA, Jember – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai negara perlu memperkuat perlindungan sosial (Perlinsos) bagi penyandang disabilitas, khususnya mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu bekerja. Menurutnya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas, tetapi juga harus mencakup jaminan keberlangsungan hidup.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM