Kemenhut Diminta Fokus pada Mitigasi Bencana dan Pemberantasan Illegal Logging

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan terkait pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026), ia meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan program mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberantasan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah.

Ilham menyoroti bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu yang hingga kini masih menyisakan dampak besar bagi masyarakat. Menurutnya, kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari Rp18 triliun, mencakup kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah warga, dan fasilitas publik lainnya.

“Setelah saya membaca pagu anggaran dari Kementerian Kehutanan ini, rasanya seperti usulan tahun 2026 yang lalu. Sama saja, tidak ada perubahan. Padahal kita masih dihadapkan dengan dampak bencana Sumatra dan Aceh yang belum pulih,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan belum mencerminkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi maupun mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Ia bahkan menyebut rancangan program yang diajukan masih terkesan rutin dan belum menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.

Menurut Ilham, pemerintah perlu memperkuat upaya penegakan hukum terhadap praktik illegal logging yang masih terjadi di berbagai kawasan hutan. Ia meminta Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku pembalakan liar dapat ditindak hingga ke proses peradilan guna memberikan efek jera.

“Kita perlu penindakan tegas terhadap illegal logging. Kalau tidak ada efek jera, saya khawatir kejadian seperti di Sumatra dan Aceh bisa terjadi lagi di daerah lain seperti Kalimantan maupun Sulawesi,” tegasnya.

Meski demikian, Ilham mengapresiasi adanya usulan penambahan anggaran untuk kegiatan patroli dan pengawasan kawasan hutan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana.

Selain memperkuat pengawasan, Ilham juga mendorong Kementerian Kehutanan memperluas program agroforestry atau wanatani yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan. Ia menilai program tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan hutan karena masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam menjaga kawasan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

“Kalau kegiatan agroforestry diperbanyak, masyarakat desa akan lebih aktif masuk ke kawasan hutan untuk kegiatan produktif. Ini bisa menjadi salah satu cara mencegah pembalakan liar,” katanya.

Lebih lanjut, Ilham meminta Kementerian Kehutanan memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan kawasan hutan dan daerah aliran sungai di wilayah Sumatra dan Aceh yang terdampak bencana. Ia berharap wilayah tersebut dapat dijadikan contoh penanganan pascabencana berbasis rehabilitasi lingkungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa perjuangan mendapatkan tambahan anggaran harus diiringi dengan komitmen untuk mengarahkan program pada upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi.

“Kita minta Kementerian Kehutanan betul-betul memfokuskan anggarannya pada mitigasi dan penanggulangan pascabencana. Ini harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkasnya. (bit/aha)