//
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Ruang Rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). |Foto : Arifman/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Koperasi memperjelas indikator keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur agar efektivitas penggunaan anggaran negara dapat dievaluasi secara objektif.
"Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah indikator keberhasilannya apa. Apakah jumlah koperasi yang terbentuk, omzetnya, keuntungan yang dihasilkan, atau keberlanjutan usahanya?" ujar Darmadi saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Ruang Rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai koperasi harus dipandang sebagai entitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, setiap koperasi yang dibentuk perlu memiliki model bisnis yang jelas serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengingatkan bahwa tantangan terbesar program KDMP bukan pada proses pembentukan kelembagaan, melainkan bagaimana koperasi tersebut dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. "Kita jangan hanya mengejar target jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana koperasi itu bisa berjalan, menghasilkan pendapatan, dan memberi manfaat bagi anggotanya," katanya.
Dalam pembahasan anggaran Tahun 2027, Darmadi juga menyoroti pentingnya penguatan aspek pendampingan usaha dan pengembangan rantai nilai koperasi. Menurutnya, koperasi perlu didorong untuk memiliki keunggulan usaha yang spesifik sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Ia menilai program koperasi harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pasar yang kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru di daerah. "Kalau koperasi hanya dibentuk tanpa model bisnis yang kuat, maka akan sulit berkembang. Karena itu yang perlu diperhatikan adalah daya saing dan keberlanjutan usahanya," ujar legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut.
Lebih lanjut, Darmadi menegaskan bahwa Komisi VI akan terus mengawal penyusunan program dan anggaran Kementerian Koperasi agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN benar-benar berdampak bagi penguatan ekonomi rakyat. "Kita ingin memastikan anggaran yang disusun untuk tahun 2027 tidak hanya menghasilkan program yang besar secara angka, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional," tutupnya. (fa/aha)
