Anggaran Kementerian UMKM Harus Ditambah, Demi Wujudkan 10 Juta UMKM Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. 

Hal itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat tersebut, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun di luar pagu indikatif sebesar Rp459 miliar. Dari total tambahan tersebut, sekitar Rp622 miliar dialokasikan untuk penanganan daerah terdampak bencana, sementara sisanya ditujukan untuk mendukung program prioritas kementerian.

Menurut Yoyok, tambahan anggaran tersebut justru perlu diperbesar agar sejalan dengan target pemerintah dalam mendorong jutaan pelaku usaha mikro naik kelas dan masuk ke kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. "Kalau teman-teman tadi menyampaikan tambahan anggaran itu sangat didukung, kalau saya justru sangat kurang. Harus lebih besar lagi karena cita-cita Presiden sangat besar, yakni meningkatkan kesejahteraan jutaan masyarakat melalui UMKM," kata Yoyok.

Ia menjelaskan bahwa target pemerintah untuk mendorong sekitar 10 juta pelaku UMKM berkembang dan memiliki penghasilan yang lebih baik akan berdampak langsung terhadap puluhan juta anggota keluarga di Indonesia. Karena itu, menurutnya, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dibanding sekadar program peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan.

Yoyok mengingatkan bahwa persoalan utama UMKM saat ini bukan hanya permodalan, melainkan akses pasar dan keberlanjutan penjualan produk. Menurutnya, berbagai program pelatihan dan pendampingan akan kehilangan efektivitas apabila pelaku usaha tidak memiliki kepastian pasar. "Ending dari UMKM itu sederhana, bagaimana produknya bisa terjual dan memberikan keuntungan. Ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah," ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan sejumlah temuan nasional yang menunjukkan bahwa tantangan terbesar UMKM saat ini bukan hanya akses modal, tetapi juga pemasaran, penetrasi pasar digital, dan kemampuan bersaing di rantai pasok yang lebih luas. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia. Namun, sebagian besar usaha mikro masih menghadapi keterbatasan akses pasar dan transformasi digital.

Karena itu, Yoyok mendorong percepatan implementasi program digitalisasi UMKM secara masif. Menurutnya, digitalisasi merupakan cara paling efektif untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pasar pelaku usaha kecil.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan strategis antara UMKM dengan berbagai sektor industri dan jaringan distribusi yang lebih luas. Menurutnya, pemerintah memiliki peran sentral dalam membuka akses kemitraan tersebut agar pelaku usaha kecil tidak berjalan sendiri.

Selain itu, Yoyok mengusulkan agar target pengembangan 10 juta UMKM dapat disinergikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, koperasi desa harus menjadi wadah yang mampu mengintegrasikan produk-produk UMKM lokal ke dalam rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Ia mengingatkan agar koperasi desa tidak hanya berfungsi layaknya jaringan ritel modern yang menjual produk-produk pabrikan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyerapan dan pemasaran produk UMKM.

"Koperasi desa harus menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus ruang bagi produk UMKM lokal untuk berkembang. Dengan begitu manfaat ekonomi yang tercipta benar-benar dirasakan masyarakat bawah," tegasnya.

Usulan tersebut dinilai relevan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian perdagangan internasional. Penguatan UMKM, digitalisasi usaha rakyat, serta integrasi dengan koperasi desa dipandang sebagai salah satu strategi penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus memperluas lapangan kerja di tingkat akar rumput. (ssb/aha)