Berita Korpolkam

Bersifat Sensitif, Pembahasan RUU Penyadapan Harus Dilakukan Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Salah satu isu krusial dalam pengaturan tentang penyadapan dalam penegakan hukum adalah apakah penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan atau cukup melalui mekanisme internal lembaga penegak hukum. Di satu sisi izin penyadapan melalui penetapan pengadilan dianggap penting sebagai check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

6 April 2026

Komisi III DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Kejari Karo dalam Perkara Amsal Sitepu

Komisi III DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Kejari Karo dalam Perkara Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibatkan Amsal Christy Sitepu oleh jajaran Kejaksaan Negeri Karo. Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel.

Soroti Penanganan HAM Berat, Anisah Syakur Desak Langkah Konkret dan Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga

Soroti Penanganan HAM Berat, Anisah Syakur Desak Langkah Konkret dan Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Anisah Syakur, menyoroti masih lambannya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), ia menegaskan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih jauh dari rasa keadilan bagi para korban.

BKSAP Optimistis Aksesi OECD Mendorong Peningkatan Ekonomi Nasional

BKSAP Optimistis Aksesi OECD Mendorong Peningkatan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI optimistis proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyampaikan bahwa keanggotaan OECD akan mendorong Indonesia mengadopsi standar global governance yang diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Perlu Reformulasi Kebijakan Demi Tangani Disparitas Data dan Lemahnya Implementasi Kasus HAM

Perlu Reformulasi Kebijakan Demi Tangani Disparitas Data dan Lemahnya Implementasi Kasus HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti persoalan mendasar terkait penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia, khususnya terkait disparitas data korban dan belum efektifnya implementasi kebijakan pemulihan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri IMIPAS di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Komisi XIII DPR Ingatkan Percepat Sinkronisasi Data K/L Pemulihan Korban HAM Berat

Komisi XIII DPR Ingatkan Percepat Sinkronisasi Data K/L Pemulihan Korban HAM Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Fokus utama dalam upaya tersebut adalah pentingnya sinkronisasi data antar kementerian dan lembaga sebagai langkah awal percepatan pemulihan korban.

Waspadai Dampak Konflik Global, Tonny Tesar Minta Imipas Perketat Seleksi WNA di Pintu Masuk

Waspadai Dampak Konflik Global, Tonny Tesar Minta Imipas Perketat Seleksi WNA di Pintu Masuk

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memperketat proses seleksi terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari gejolak geopolitik dunia. Ia mengkhawatirkan adanya oknum yang memanfaatkan alasan konflik global untuk masuk ke Indonesia dengan membawa motif kriminal, seperti penyelundupan narkoba.

25 Tahun Pelanggaran HAM Berat Tak Kunjung Tuntas

25 Tahun Pelanggaran HAM Berat Tak Kunjung Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion melontarkan kritik terhadap kinerja kementerian dan lembaga saat menangani pelanggaran HAM berat yang dinilai stagnan selama puluhan tahun. Dalam forum bersama sejumlah kementerian dan lembaga, ia menilai paparan yang disampaikan hanya mengulang data lama tanpa menunjukkan progres nyata.

Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut

Dede Yusuf Dorong Bank Daerah Dampingi Penyaluran Kredit Pelaku Usaha di Sumut

PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dalam hal pemberian kredit. Sorotan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Bank Sumut di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/4/2026).

RUU Perlindungan Pekerja GIG Jadi Momentum Konsolidasi Seluruh Pihak Perjuangkan Ojol

RUU Perlindungan Pekerja GIG Jadi Momentum Konsolidasi Seluruh Pihak Perjuangkan Ojol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto mendorong agar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan RUU tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Platform Indonesia / RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG dapat menjadi momentum konsolidasi berbagai pihak untuk memperjuangkan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol). Menurutnya, dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk aksi dan aspirasi para pengemudi, telah mendapat perhatian serius DPR RI dan tengah ditindaklanjuti melalui berbagai kanal legislasi.

Baleg DPR Libatkan Komunitas Driver Online Demi RUU Pekerja GIG yang Adil

Baleg DPR Libatkan Komunitas Driver Online Demi RUU Pekerja GIG yang Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menerbitkan regulasi yang mampu melindungi pengemudi online lewat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Platform Indonesia / RUU tentang Pelindungan Pekerja Ekonomi GIG. Pasalnya, negara harus hadir lewat payung hukum yang jelas untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja di sektor digital.

Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia