•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Cindy Monica: Jangan Biarkan Pasar Modern Masuk Tanpa Persetujuan Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Cindy Monica: Jangan Biarkan Pasar Modern Masuk Tanpa Persetujuan Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg), Cindy Monica, menegaskan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, termasuk dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional yang menjadi denyut ekonomi masyarakat adat.

30 Juni 2026

Komisi III Kawal Aduan Penyerobotan Lahan di Sepaku IKN Hingga Alam Sutera Tangerang

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Kawal Aduan Penyerobotan Lahan di Sepaku IKN Hingga Alam Sutera Tangerang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait kasus penyerobotan lahan yang diduga merugikan masyarakat adat dan perorangan. Aduan tersebut berasal dari Kuasa Pendamping Adat Besar di Tanah Kutai Sepaku IKN, Gerakan Masyarakat Adat Melayu di Pekanbaru Riau, dan Ali Chandra.

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan data dalam penyusunan Rancangan Undang - Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi fondasi agar pengelolaan data nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan tidak disalahgunakan.

Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan kawasan perbatasan secara lebih efektif. Menurutnya, BNPP perlu memiliki peran yang lebih kuat dalam mengintegrasikan program lintas kementerian dan lembaga sehingga pembangunan di wilayah perbatasan tidak lagi berjalan secara sektoral.

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi antara DPR dengan Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam menyiapkan langkah penyesuaian harga gas industri.

29 Juni 2026

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) harus mampu menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan penuh ketidakpastian.

DPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

BKSAP di Konferensi ke-20 PUIC: Tidak Cukup Kecam Israel, Harus Konkret Bela Palestina!

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP di Konferensi ke-20 PUIC: Tidak Cukup Kecam Israel, Harus Konkret Bela Palestina!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyerukan parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) untuk beralih dari sekadar mengeluarkan pernyataan kecaman, menjadi langkah-langkah konkret dalam membela Palestina.

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta aparat penegak hukum bertindak cermat dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender (KBG) ekstrem yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dirinya mengingatkan agar tidak ada celah hukum sekecil apa pun yang dapat dimanfaatkan serta menguntungkan pihak pelaku.

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Antisipasi Tumpang Tindih, Komisi XIII DPR Minta Usulan Kewenangan Penyidikan Komnas HAM Dikaji Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengingatkan perlunya kehati-hatian yang matang dalam merumuskan penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Legislator tersebut memberikan catatan kritis terhadap usulan pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada Komnas HAM agar tidak memicu tumpang tindih fungsi di dalam sistem peradilan pidana.

Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kewenangan Eksekutorial dalam Revisi UU HAM

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kewenangan Eksekutorial dalam Revisi UU HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly menilai penegasan dan penguatan kelembagaan menjadi salah satu poin paling krusial dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ia memandang, banyaknya instansi yang mengurusi persoalan HAM saat ini memerlukan pembagian wewenang yang jelas agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki taji hukum yang kuat.

Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta dugaan pencatutan foto anak untuk membangun narasi gay parenting diproses secara tuntas, apabila terbukti melanggar hukum.