Berita Korpolkam

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpotensi Masuk Sasaran Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset. Hal itu mulai dari tindak pidana perdagangan orang, perbankan, hingga narkotika. Meskipun demikian, publik mempertanyakan tidak adanya tindak pidana judi online (judol) yang tidak menjadi salah satu kriteria dari tindak pidana sasaran perampasan asset.

2 September 2026

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027, dengan catatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan. Di samping itu, ia juga menyoroti kebutuhan anggaran BNN Provinsi (BNNP) di daerah yang dinilai masih belum proporsional.

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

Penambahan Anggaran KPK Harus Fokus untuk Perkuat Penindakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp774,305 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan tersebut akan meningkatkan pagu anggaran KPK dari Rp1,447 triliun menjadi Rp2,222 triliun.

2 September 2026

Aziz Subekti Ingatkan RUU Reforma Agraria Tak Ciptakan Paradoks Hak Atas Tanah

Aziz Subekti Ingatkan RUU Reforma Agraria Tak Ciptakan Paradoks Hak Atas Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Aziz Subekti menegaskan bahwa Rancang Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum nyata untuk merombak struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, serta Pimpinan Komisi II dan Komisi IV DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Teknologi Melaju Lebih Cepat dari Regulasi, PPATK Diminta Adaptif

Teknologi Melaju Lebih Cepat dari Regulasi, PPATK Diminta Adaptif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Adaptasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan terhadap transaksi keuangan mampu mengimbangi modus kejahatan yang turut berkembang.

Komisi XIII Setujui Tambahan Rp555,9 Miliar untuk Anggaran MPR 2027

Komisi XIII Setujui Tambahan Rp555,9 Miliar untuk Anggaran MPR 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk diteruskan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran MPR RI sebesar Rp555,982 miliar.

Willy Aditya: Penertiban WNA Harus Diperluas, Bukan Hanya di Bali

Willy Aditya: Penertiban WNA Harus Diperluas, Bukan Hanya di Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi yang kini tengah berusaha menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar aturan di Bali. Baginya, langkah serupa diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA demi memastikan seluruh pendatang mematuhi ketentuan hukum Indonesia.

HUT DPR ke-81, Komisi III Ubah Paradigma: Dari Keadilan Formalistik, Jadi Keadilan Substantif

HUT DPR ke-81, Komisi III Ubah Paradigma: Dari Keadilan Formalistik, Jadi Keadilan Substantif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Butuh berapa lama bagi negara untuk membatalkan sebuah dakwaan yang dipandang masyarakat janggal secara hukum? Bagi Nabilah O'Brien, jawabannya tak sampai seminggu. Jumat (6/3) Komisi III DPR menerima pengaduannya, Sabtu (7/3) berkomunikasi intensif dengan Polri, dan Senin (9/3) ia diterima di ruang rapat Senayan. Di hari yang sama laporan terhadapnya dicabut dan status tersangkanya gugur.

DPR Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Jaminan Benda Bergerak, Integrasikan Berbagai Aturan

DPR Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Jaminan Benda Bergerak, Integrasikan Berbagai Aturan

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menetapkan susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Benda Bergerak. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/9/2026).

BKSAP DPR RI Siap Suarakan Perdamaian Sudan di Forum IPU

BKSAP DPR RI Siap Suarakan Perdamaian Sudan di Forum IPU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Sudan (H.E.) Yassir Mohamed Ali Mohamed, di Ruang Pimpinan BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2026). Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral Indonesia dengan Sudan yang telah terjalin selama puluhan tahun, perkembangan situasi terkini di Sudan, hingga peluang kerja sama ekonomi di masa mendatang.

RUU Pemilu Terus Serap Aspirasi Publik, Masukan Parpol Non-Parlemen Diperhatikan

RUU Pemilu Terus Serap Aspirasi Publik, Masukan Parpol Non-Parlemen Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI terus mematangkan proses pembahasan revisi UU Pemilu dengan mengutamakan asas partisipasi publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menerangkan saat ini pihaknya terus melakukan penyerapan aspirasi publik untuk memastikan produk legislasi yang dihasilkan memiliki kualitas optimal dan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas.

Pembentukan Badan Reforma Agraria Harus Berorientasi pada Rakyat, Contohkan Kasus di Sumba Timur