Berita Korpolkam

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri aktif terhadap seorang perempuan berinisial M (30). Dugaan penganiayaan, penyiksaan, tindakan yang menyebabkan luka bakar, hingga pemaksaan menggunakan narkotika merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

5 Juli 2026

Oknum Polri Diduga Lakukan Penyiksaan, Abdullah: Pengkhianatan terhadap Institusi!

Oknum Polri Diduga Lakukan Penyiksaan, Abdullah: Pengkhianatan terhadap Institusi!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengaku kecewa dan geram atas dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30) yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri di Jateng. Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, tindakan pelaku, menurutnya, merupakan pengkhianatan terhadap tugas dan kehormatan institusi kepolisian yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.

Eropa Terjadi Gelombang Panas, Kemenlu Segera Ambil Langkah Darurat Guna Jamin Keselamatan WNI

Eropa Terjadi Gelombang Panas, Kemenlu Segera Ambil Langkah Darurat Guna Jamin Keselamatan WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera mengambil langkah intervensi darurat demi menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak. Hal itu disampaikannya menyusul terjadinya gelombang panas ekstrem di sejumlah negara Eropa dan telah menelan lebih dari 1.300 korban jiwa.

Diplomasi Parlemen Jembatani Pekerja Kreatif di Daerah dengan Perdagangan Global

Diplomasi Parlemen Jembatani Pekerja Kreatif di Daerah dengan Perdagangan Global

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah dengan mendorong terciptanya payung hukum yang lebih komprehensif bagi para pekerjanya. Langkah ini dinilai krusial agar industri kreatif di Jawa Tengah tidak hanya unggul dalam kualitas karya, tetapi juga mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi para pelakunya melalui kepastian hukum yang nyata.

Gus Falah: Pengungkapan 3,37 Ton Narkotika Selamatkan Generasi Muda

Gus Falah: Pengungkapan 3,37 Ton Narkotika Selamatkan Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Jawa Timur dalam membongkar jaringan narkotika internasional asal Thailand. ‎Menurutnya, sinergi yang dibangun antara BNN dan Polda Jawa Timur merupakan contoh kolaborasi yang sangat baik dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, khususnya jenis ganja.

Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan

Siti Aisyah: Masyarakat Harus Diikutsertakan dalam Penetapan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Siti Aisyah mengatakan penegasan bahwa kawasan hutan melalui penunjukan ialah inkonstitusional. Ia menjelaskan penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, tetapi bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan sebagaimana Putusan MK terhadap pengujian UU 41/1999 tentang Kehutanan sebelumnya.

Ali Mazi: Kesadaran dan Integritas Lintas Aparat Jadi Kunci Utama Reformasi Tata Kelola Pemasyarakatan

Ali Mazi: Kesadaran dan Integritas Lintas Aparat Jadi Kunci Utama Reformasi Tata Kelola Pemasyarakatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menilai secerdas apa pun draf undang-undang atau rekomendasi yang dilahirkan dalam reformasi sistem pemasyarakatan akan sia-sia jika tidak dimulai dari kesadaran bersama. Menurutnya, kesadaran dan integritas di tingkat aparat penegak hukum menjadi poin utama yang harus dibangun demi membenahi manajemen kelebihan kapasitas (overcrowding) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Ali Mazi: Sinergi Lintas Sektoral Kunci Reformasi Lapas

Ali Mazi: Sinergi Lintas Sektoral Kunci Reformasi Lapas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI bergerak cepat merespons berbagai masukan teknis dari para akademisi dan praktisi dalam membenahi tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Usai menggelar Rapat Panja Pemasyarakatan, komisi yang membidangi isu hukum dan HAM ini berkomitmen mendorong terobosan baru dengan menginisiasi rapat koordinasi (rakor) berskala besar yang melibatkan lintas komisi dan lintas lembaga.

RUU SDI Baru Bahas Aspek Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Sistem Data Belum Tersentuh

RUU SDI Baru Bahas Aspek Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Sistem Data Belum Tersentuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menekankan bahwa aspek keamanan data harus menjadi pilar utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Ia menyoroti pentingnya jaminan keamanan ketika data antar-instansi mulai diinterkoneksikan dan diintegrasikan.

Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik

Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan keamanan siber yang terus berkembang.

Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!

Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!

PARLEMENTARIA, Semarang – Diplomasi parlemen dinilai memiliki ruang gerak yang lebih lentur dalam membuka peluang kerja sama internasional. Sehingga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berkepentingan untuk menyinergikan agenda diplomasi dengan penguatan ekonomi daerah dan perluasan akses pasar bagi produk unggulan lokal.

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat