•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Oleh Soleh: Jangan Sampai Israel Merusak Kesepakatan Damai AS-Iran

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Oleh Soleh: Jangan Sampai Israel Merusak Kesepakatan Damai AS-Iran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyambut baik tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang yang selama ini menimbulkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan yang dicapai pada Senin (15/6/2026) tersebut juga menandai berakhirnya blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz.

17 Juni 2026

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras porsi anggaran Komnas HAM dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027. Ia menilai ada ketidakseimbangan besar karena anggaran lembaga tersebut habis untuk urusan administratif, sementara dana untuk mengurus kasus HAM di lapangan sangat minim.

Tonny Tesar: Tambahan Anggaran Penting untuk Dukung Implementasi UU LPSK yang Baru

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Tonny Tesar: Tambahan Anggaran Penting untuk Dukung Implementasi UU LPSK yang Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar menyatakan dukungan penuh dari Fraksi Partai NasDem terkait usulan tambahan anggaran untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia memahami bahwa LPSK saat ini sedang berada dalam masa transisi setelah adanya perubahan regulasi melalui undang-undang yang baru.

Kementerian ATR/BPN Kerap Disalahkan dalam Penerbitan Sertifikat, UU Kehutanan Perlu Direvisi

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kementerian ATR/BPN Kerap Disalahkan dalam Penerbitan Sertifikat, UU Kehutanan Perlu Direvisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI Siti Aisyah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Bill Cost Estimation Jadi Konsep Baru dalam Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pembentukan UU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mendorong penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan konsep bill cost estimation atau estimasi biaya pembentukan undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses legislasi berjalan secara terencana, efisien, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.

Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial.

Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Optimalisasi PNBP Dapat Perkuat Dukungan Anggaran Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong Kejaksaan RI untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, optimalisasi PNBP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan anggaran di tengah kebutuhan pendanaan Kejaksaan yang terus meningkat.

Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting.

Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Dukung Daya Saing Ekonomi Daerah

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Dukung Daya Saing Ekonomi Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar - Pentingnya diplomasi parlemen dalam mendukung penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu fokus kunjungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Denpasar. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah daerah, sekaligus menyampaikan berbagai perkembangan agenda internasional yang tengah diperjuangkan Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Dukung Tambahan Anggaran LPSK, Anwar Sadad Harap Porsi Dana Perlindungan Saksi dan Korban Diperbesar

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Tambahan Anggaran LPSK, Anwar Sadad Harap Porsi Dana Perlindungan Saksi dan Korban Diperbesar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). DPR RI berharap tambahan dana tersebut dapat memperbaiki komposisi anggaran, sehingga fokus utama lembaga untuk melindungi saksi dan korban di lapangan bisa berjalan maksimal.

Revisi UU Kehutanan Didorong Jadi Solusi Konflik Agraria Tanpa Korbankan Kelestarian Hutan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Kehutanan Didorong Jadi Solusi Konflik Agraria Tanpa Korbankan Kelestarian Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus mampu menjadi solusi atas berbagai konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan, tanpa mengorbankan upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan hutan.

Komisi II: KPU-Bawaslu Perlu Mulai Kaji E-Voting untuk Pemilih di Luar Negeri

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: KPU-Bawaslu Perlu Mulai Kaji E-Voting untuk Pemilih di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong KPU dan Bawaslu mulai mengkaji penerapan sistem e-voting, khususnya bagi pemilih luar negeri. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu yang selama ini dihadapi WNI di luar negeri. Selain waktu pelaksanaan yang tidak selalu bersamaan, metode pemungutan suara yang berbeda-beda juga dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan.