Tonny Tesar: Tambahan Anggaran Penting untuk Dukung Implementasi UU LPSK yang Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar menyatakan dukungan penuh dari Fraksi Partai NasDem terkait usulan tambahan anggaran untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia memahami bahwa LPSK saat ini sedang berada dalam masa transisi setelah adanya perubahan regulasi melalui undang-undang yang baru.

Tonny mengapresiasi Sekretariat Jenderal LPSK yang dinilai telah menyusun rincian kebutuhan anggaran ke depan dengan sangat baik dan terstruktur. “Namun, kita juga harus melihat bahwa Undang-Undang LPSK ini yang baru saja kita revisi, ini juga sesuatu yang penting sekali untuk bagaimana melaksanakan perlindungan saksi, terutama di daerah-daerah,” ujar Tonny dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026).

Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini memaklumi jika pemenuhan fasilitas perlindungan seperti rumah aman (safe house) maupun pembentukan kantor perwakilan LPSK di daerah belum bisa langsung menyeluruh karena masih dalam proses penyesuaian.

“Rumah aman belum semua, pembentukan LPSK di perwakilan di sana juga belum, karena itu harus ada seleksi, harus ada hitungan lagi untuk pengangkatan dan lain-lain. Namun kami memahami bahwa ini masa transisi, jadi apa pun yang saat ini ada kita terima dulu sebagai sebuah awal yang baik,” jelas Tonny.

Mengenai detail nominal, Tonny sepakat bahwa pagu indikatif awal sebesar Rp130 miliar memang terhitung sangat kecil untuk mendukung amanat undang-undang yang baru. Oleh karena itu, ia menyetujui usulan penambahan anggaran agar total dana operasional LPSK bisa menyentuh angka sekitar Rp392 miliar demi mengoptimalkan program perlindungan di berbagai wilayah.

“Pagu indikatif dari Rp130 miliar ini memang sangat kecil dan kami dari Partai NasDem menyetujui untuk usulan tambahan anggaran berdasarkan rincian di sini sebesar Rp262 miliar, sehingga total yang diajukan menjadi Rp392 miliar,” pungkasnya. (nal/aha)