RUU Reforma Agraria

50 artikel dengan tag ini

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

Politik dan Keamanan16 September 2026

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menghadirkan kebaruan (novelty) dalam pengaturan agraria, bukan sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal itu dinilai penting agar RUU mampu menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan.

16 September 2026

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan status dan penguasaan lahan yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur strategis perlu mendapat pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kejelasan tersebut dinilai penting agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik agraria di kemudian hari.

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Konsentrasi penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dinilai perlu dibatasi agar masyarakat tidak semakin kehilangan akses terhadap lahan pertanian. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria.

Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akurasi data dan pemetaan kepemilikan tanah dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan reforma agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa meminta data mengenai konflik pertanahan dihimpun secara komprehensif untuk memetakan pola dan akar persoalan yang terjadi di lapangan.

BALEG DPR RI - RAKER DENGAN PANGLIMA TNI,MENHAN DAN MENKEU TENTANG RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

BALEG DPR RI - RAKER DENGAN PANGLIMA TNI,MENHAN DAN MENKEU TENTANG RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

16 September 2026

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain terjadi akibat pemberian izin, penetapan batas wilayah, hingga kebijakan antarlembaga pemerintah yang tidak sinkron dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.

16 September 2026

Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti menegaskan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, ketimpangan kepemilikan lahan yang berlangsung lama dapat menghambat produktivitas masyarakat dan kemajuan negara.

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi dan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu akar konflik agraria struktural. Menurutnya, berbagai aturan sektoral mengenai pertanahan dan aset negara belum sepenuhnya memiliki orientasi yang selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Perjelas Putusan Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Agraria, Harus Final dan Mengikat

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Perjelas Putusan Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Agraria, Harus Final dan Mengikat

PARLEMENTARIA, Jakarta — RUU Pengaturan Reforma Agraria perlu memperjelas kedudukan hukum keputusan lembaga penyelesaian sengketa agraria yang nantinya dinyatakan bersifat final dan mengikat. Kejelasan tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan ketika keputusan lembaga tersebut berhadapan dengan proses dan kewenangan lembaga peradilan.

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan restitusi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus dilakukan secara cermat dan tidak mengabaikan kepastian hukum atas tanah yang diperoleh secara sah. Reforma agraria perlu memastikan pengembalian tanah yang memang bermasalah, tanpa mengambil hak badan hukum yang memperoleh dan menguasai tanah sesuai ketentuan hukum.

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Solusi Konflik Pertanahan yang Berlarut

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini berlarut-larut. Penyelesaian tersebut mencakup perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan badan usaha.

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Benny K Harman Usul Redistribusi dan Restitusi Jadi Fokus RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu memuat dua skema utama dalam penataan tanah, yakni redistribusi dan restitusi. Keduanya dinilai perlu dirumuskan secara jelas agar reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang dirampas tanpa proses hukum.