E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Paripurna|Komisi V|Komisi X|BAM|RUU Reforma Agraria|Komisi IV|Baleg|Komisi VII|BURT|RUU Perampasan Aset|petani|sekolah rakyat|Kendaraan Listrik
Jakarta:
Gerimis
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 74%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Paripurna|Komisi V|Komisi X|BAM|RUU Reforma Agraria|Komisi IV|Baleg|Komisi VII|BURT|RUU Perampasan Aset|petani|sekolah rakyat|Kendaraan Listrik
Jakarta:
Gerimis
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 74%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

RUU Reforma Agraria

50 artikel dengan tag ini

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Politik dan Keamanan14 September 2026
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan
Politik dan Keamanan
Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.

14 September 2026
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK
Politik dan Keamanan14 September 2026
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK
Politik dan Keamanan
Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin meminta agar ketentuan mengenai objek reforma agraria dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria tidak membatasi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi reforma agraria. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu dikaji ulang agar RUU mampu menyelesaikan konflik agraria yang selama ini terjadi di kawasan hutan.

RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden
RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden
Politik dan Keamanan14 September 2026
RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden
Politik dan Keamanan
RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria disusun untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Salah satu fokus utama RUU tersebut adalah menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reforma agraria serta memperkuat kelembagaan penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional.

Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji
Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji
Politik dan Keamanan14 September 2026
Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji
Politik dan Keamanan
Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan kajian terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria. Kajian tersebut diarahkan salah satunya melalui mekanisme pembentukan peradilan agraria. Hal ini guna memastikan penyelesaian konflik agraria memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peradilan yang telah ada.

Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah
Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah
Politik dan Keamanan14 September 2026
Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah
Politik dan Keamanan
Legislator Minta RUU Reforma Agraria Perjelas Kewenangan Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria perlu memperjelas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan reforma agraria. Kejelasan tersebut penting agar peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tidak berhenti pada aspek representasi semata.

Kesejahteraan Rakyat Meningkat, Keberhasilan Reforma Agraria Bukan Hanya Diukur dari Jumlah Sertifikat
Kesejahteraan Rakyat Meningkat, Keberhasilan Reforma Agraria Bukan Hanya Diukur dari Jumlah Sertifikat
Politik dan Keamanan14 September 2026
Kesejahteraan Rakyat Meningkat, Keberhasilan Reforma Agraria Bukan Hanya Diukur dari Jumlah Sertifikat
Politik dan Keamanan
Kesejahteraan Rakyat Meningkat, Keberhasilan Reforma Agraria Bukan Hanya Diukur dari Jumlah Sertifikat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menaruh perhatian pada upaya menghadirkan tata kelola agraria yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, Aqib menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi momentum untuk memperkuat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Pembahasan RUU Reforma Agraria akan Diselaraskan dengan RUU Masyarakat Adat
Pembahasan RUU Reforma Agraria akan Diselaraskan dengan RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan13 September 2026
Pembahasan RUU Reforma Agraria akan Diselaraskan dengan RUU Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan
Pembahasan RUU Reforma Agraria akan Diselaraskan dengan RUU Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria. Menurutnya, aspirasi masyarakat adat penting karena terdapat sejumlah norma dalam reforma agraria yang berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan masyarakat adat.

RUU Reforma Agraria Kaji Terbentuknya Lembaga Peradilan Khusus, Batasi Dominasi Investor
RUU Reforma Agraria Kaji Terbentuknya Lembaga Peradilan Khusus, Batasi Dominasi Investor
Politik dan Keamanan13 September 2026
RUU Reforma Agraria Kaji Terbentuknya Lembaga Peradilan Khusus, Batasi Dominasi Investor
Politik dan Keamanan
RUU Reforma Agraria Kaji Terbentuknya Lembaga Peradilan Khusus, Batasi Dominasi Investor

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Arif Rahman, menyoroti maraknya kasus warga yang kehilangan hak atas tanah meski telah menguasainya selama bertahun-tahun. Ia menyebut banyak temuan di lapangan di mana tanah warga tiba-tiba ditetapkan masuk ke dalam kawasan negara.

Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi
Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi
Politik dan Keamanan10 September 2026
Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi
Politik dan Keamanan
Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus agraria guna mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sengketa pertanahan, mulai dari dualisme forum peradilan, lamanya proses penyelesaian perkara, hingga kegagalan eksekusi keputusan hukum di lapangan.

RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah
RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah
Politik dan Keamanan9 September 2026
RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah
Politik dan Keamanan
RUU Reforma Agraria Inisiatif DPR Akan Jadi Ujung Tombak Selesaikan Persoalan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR akan menyelesaikan berbagai persoalan terkait masalah tanah.

RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem
RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem
Politik dan Keamanan9 September 2026
RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem
Politik dan Keamanan
RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panja RUU Tentang Pengaturan Reforma Agraria, Muhammad Khozin, mengungkapkan tujuan adanya RUU tersebut dalam rangka mengangkat atau memberikan perlindungan kepada petani gurem, selain untuk menyelesaikan konflik struktural terkait agraria.

Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Politik dan Keamanan8 September 2026
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden
Politik dan Keamanan
Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat pleno tingkat I yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. Tercatat delapan Pandangan Mini Fraksi menyampaikan persetujuan untuk disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI di Rapat Paripurna pada hari ini, Selasa 8 September 2026.

Sebelumnya3 / 5Halaman 3 dari 5Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1193)
  • Industri dan Pembangunan(4107)
  • Isu Lainnya(1092)
  • Kesejahteraan Rakyat(4096)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4975)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

14 September 2026
14 September 2026
14 September 2026
14 September 2026
14 September 2026
13 September 2026
13 September 2026
10 September 2026
9 September 2026
9 September 2026
8 September 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Paripurna|Komisi V|Komisi X|BAM|RUU Reforma Agraria|Komisi IV|Baleg|Komisi VII|BURT|RUU Perampasan Aset|petani|sekolah rakyat|Kendaraan Listrik
Jakarta:
Gerimis
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 74%
Angin: 8 km/h