RUU Reforma Agraria

50 artikel dengan tag ini

Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas

Politik dan Keamanan7 September 2026

Ahmad Doli Kurnia Minta Posisi Badan Reforma Agraria terhadap Peradilan Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Posisi dan kewenangan badan yang nantinya menangani reforma agraria perlu dirumuskan secara tegas dalam RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, khususnya terkait hubungannya dengan mekanisme peradilan yang selama ini menjadi jalur penyelesaian konflik pertanahan. Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian konflik pertanahan.

7 September 2026

Bahas RUU Reforma Agraria, Deddy Sitorus Ingatkan Kasus Kekerasan terhadap Rakyat

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Reforma Agraria, Deddy Sitorus Ingatkan Kasus Kekerasan terhadap Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Seiring proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, langkah menjaga kondusivitas di tengah masyarakat dinilai penting agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Roadmap Reforma Agraria Harus Jelas dan Jawab Kebutuhan Masyarakat

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Roadmap Reforma Agraria Harus Jelas dan Jawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan reforma agraria membutuhkan arah dan tahapan yang jelas agar kebijakan penataan penguasaan serta pemanfaatan tanah dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, roadmap reforma agraria dinilai penting untuk menjadi bagian dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Deddy Sitorus Soroti Tumpang Tindih Konsesi dalam Pengelolaan Agraria

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Deddy Sitorus Soroti Tumpang Tindih Konsesi dalam Pengelolaan Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga dalam pemberian konsesi dinilai berpotensi memperpanjang persoalan agraria di Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu mengatur mekanisme yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral dalam pengelolaan sumber daya agraria.

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

Politik dan Keamanan6 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria yang saat ini tengah disusun sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. RUU tersebut direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 8 September 2026, untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong integrasi Bank Tanah ke dalam badan yang nantinya dibentuk untuk menjalankan reforma agraria. Integrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan pengelolaan dan pendistribusian tanah berjalan dalam satu kerangka kebijakan.

Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut akibat tumpang tindih regulasi dan kewenangan, menjadi salah satu alasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi tersebut diharapkan menjadi solusi yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan.

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menegaskan bahwa penyusunan RUU Reforma Agraria ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung di tengah masyarakat selama puluhan tahun. Penyelesaian konflik menjadi tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui regulasi tersebut.

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria mengindikasikan adanya amanat pembentukan badan baru berbentuk Badan Reforma Agraria. Meskipun demikian, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai lembaga tersebut tidak perlu menjadi lebih permanen, sehingga sebaiknya cukup bersifat ad hoc dan nonstruktural dengan masa kerja serta target penyelesaian yang jelas.

Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Urgensi Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Belum Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Bayu Dwi Anggono dan Rieke Diah Pitaloka sebagai Pakar Komunikasi Politik, melakukan Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Reforma Agraria Harus Perhatikan Persoalan RDTR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi pengaturan tata ruang hingga tingkat daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik baru dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan RUU Reforma Agraria Didorong Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria penting untuk menghadirkan payung hukum dalam menyelesaikan persoalan agraria lintas sektor. Urgensi tersebut antara lain dipicu ketimpangan penguasaan tanah, tingginya konflik agraria, serta tumpang tindih regulasi, data, dan kewenangan antarsektor.