Pencarian Lanjutan

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Ia menilai, keterbatasan lahan serta meningkatnya kebutuhan pembangunan telah memicu persaingan yang berujung konflik, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti ketimpangan yang dialami masyarakat adat dalam praktik investasi di daerah. Ia menilai, hingga saat ini masyarakat adat masih sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan, meskipun investasi dilakukan di wilayah yang merupakan tanah komunal mereka.

Komisi XIII Libatkan Ombudsman Investigasi Kisruh Surat Dukungan Utama SDUWHV

Komisi XIII Libatkan Ombudsman Investigasi Kisruh Surat Dukungan Utama SDUWHV

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti kisruh perebutan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV) atau yang dikenal sebagai war SDUWHV yang terjadi dalam sistem imigrasi. Sugiat menyampaikan bahwa mekanisme seleksi SDUWHV tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau layaknya undian cepat. Menurutnya, kebijakan imigrasi adalah bagian dari kebijakan negara yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia di luar negeri.

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembentukan badan otoritatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, keberadaan lembaga khusus tersebut menjadi kunci dalam memastikan integrasi, akurasi, dan validitas data nasional.

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

Industri dan Pembangunan9 April 2026

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia perlu segera disahkan mengingat pentingnya penggunaan data sebagai elemen fundamental proses pengambilan keputusan negara. Ia turut menyoroti dampak penggunaan data terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

Tantangan Perfilman RI Bukan Hanya Akses Layar, Tapi Juga Regulasi

Industri dan Pembangunan

Tantangan Perfilman RI Bukan Hanya Akses Layar, Tapi Juga Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai persoalan perfilman nasional tidak bisa hanya dilihat dari sempitnya akses layar bioskop. Namun harus diperluas pada aspek yang lebih menyeluruh seperti: insentif, infrastruktur, sistem industri, hingga pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman.

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal tersebut disampaikan saat menerima masukan dari kalangan mahasiswa dalam forum diskusi di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Terima Aspirasi Petani Sawit Riau, Legislator Dorong Solusi Berkeadilan

Terima Aspirasi Petani Sawit Riau, Legislator Dorong Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan konflik agraria kembali mengemuka saat aspirasi datang dari petani sawit Kabupaten Kampar, Riau yang terhimpun dalam kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang menghadapi ketidakpastian akibat penetapan kawasan hutan di tempat mereka bermukim oleh PT PSPI. Anggota BAM DPR RI Harris Turino menjelaskan persoalan ini terjadi karena masyarakat telah lebih dahulu tinggal dan beraktivitas sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan.

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyoroti masih maraknya ketidaksinkronan data bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menilai, perbedaan data antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Legislator Usulkan Pemerintah Lakukan Pemutihan PMI Ilegal di Malaysia dan Timur Tengah

Legislator Usulkan Pemerintah Lakukan Pemutihan PMI Ilegal di Malaysia dan Timur Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti fenomena PMI di Malaysia yang awalnya berangkat secara legal namun berubah menjadi ilegal karena melarikan diri sebelum kontrak berakhir. Kondisi ini membuat paspor mereka tertahan di perusahaan dan nama mereka masuk dalam daftar hitam (blacklist) imigrasi setempat.

Kemenhaj Diminta Matangkan Persiapan Haji 2026, Soroti Akomodasi hingga Keamanan

Kemenhaj Diminta Matangkan Persiapan Haji 2026, Soroti Akomodasi hingga Keamanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya kesiapan matang dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Penyelamatan aset pemerintah dari ancaman mafia tanah menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai Kementerian ATR/BPN dan perangkat dibawahnya harus mengambil peran yang lebih kokoh agar aset negara dan pemerintah daerah tidak mudah dipermainkan melalui sengketa pertanahan.

Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa

Politik dan Keamanan8 April 2026

Mata Pelajaran Geografi Diusulkan Wajib, Bonnie Triyana Ingatkan Beban Siswa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Seiring dengan proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional, sejumlah akademisi mengusulkan mata pelajaran geografi menjadi mata pelajaran wajib. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengatakan usulan tersebut harus dipelajari terlebih dahulu sehingga tidak memberatkan siswa.

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf