Netty Desak Negara Pastikan Pemulihan Fisik dan Mental Korban Penyekapan
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak negara memastikan pemulihan kesehatan fisik dan mental korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung menjadi prioritas utama, di luar proses hukum yang tengah berjalan.
24 Juni 2026
Ahmad Basarah Tegaskan Inovasi Pendidikan Jadi Solusi Overcapacity Lapas
PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa persoalan overcapacity dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan harus diselesaikan melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (23/6/2026), ia menyayangkan persoalan overcapacity telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan solusi yang lebih efektif.
24 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Cucun Minta Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung Dihukum Berat
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat kepolisian segera menangkap dan menghukum berat pelaku penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas kebebasan dan hak asasi korban.
24 Juni 2026
Ekonomi dan Keuangan
Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai upaya menghadapi tantangan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
24 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional tahun 2025–2029. Dari total kebutuhan biaya sebesar Rp44,49 triliun, dana yang tersedia baru mencapai Rp39,58 triliun.
23 Juni 2026
Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengawasan terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) dinilai perlu diperkuat untuk menjamin hak masyarakat memperoleh air minum yang aman. Selain memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, pemerintah juga didorong meningkatkan transparansi pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan produk air minum kemasan.
23 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti paradoks mendasar dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia: rakyat terpaksa membeli air kemasan bukan karena pilihan, melainkan karena layanan air publik yang gagal berfungsi. Sementara itu ia menilai, distribusi produk yang mereka konsumsi pun luput dari pengawasan.
23 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.
23 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan dan Keteladanan Pemimpin, Kunci Salatiga Rawat Predikat Kota Toleran
PARLEMENTARIA, Salatiga — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menggarisbawahi bahwa kesuksesan Salatiga dalam merawat harmoni sosial tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh fondasi karakter yang kuat melalui sektor pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, internalisasi nilai-nilai inklusif di sekolah dasar menjadi modal utama warga untuk saling menghargai perbedaan.
23 Juni 2026
Kesejahteraan Rakyat
Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat
PARLEMENTARIA, Salatiga — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat dan tokoh daerah Kota Salatiga terkait kelanjutan proyek infrastruktur Taman Wisata Religi. Sarana prasarana ini diproyeksikan menjadi miniatur toleransi sekaligus motor penggerak baru bagi sektor pariwisata berbasis kebudayaan di kota tersebut.
23 Juni 2026
BAM Bedah Keberhasilan Pembangunan Berbasis Toleransi di Salatiga
PARLEMENTARIA, Salatiga — Dalam Festival Aspirasi Masyarakat di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi, sekaligus membedah keberhasilan kota yang sukses mempertahankan posisinya sebagai kota paling toleran di Indonesia tersebut.
22 Juni 2026
RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi industri film nasional yang dinilainya tengah mengalami anomali. Di satu sisi, Indonesia memiliki talenta kreatif yang melimpah. Di sisi lain, konten film lokal justru didominasi tema sempit, sementara pasar hiburan dalam negeri terus dibanjiri produk asing.
22 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film.
22 Juni 2026
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan teknologi informasi, literasi keuangan, dan inklusi keuangan sebagai strategi utama untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, judi daring, dan investasi bodong yang masih merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/6/2026).
22 Juni 2026
Ekonomi dan Keuangan
Sinergi Moneter-Fiskal Perkuat Rupiah, Kamrussamad: Implementasi LCS Harus Bertahap
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menilai sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor penting dalam memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter dinilai mulai mendapat respons positif dari pasar, sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
20 Juni 2026
Bantuan Air Bersih Bukan Solusi, Legislator Desak Bangun Ketahanan Air Nasional
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti pola penanganan bencana kekeringan di Indonesia yang dinilai masih mengandalkan bantuan darurat. Meski mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak, Iwan menegaskan bahwa langkah tersebut tidak menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya.
19 Juni 2026
Blok Rokan Digenjot, Komisi VI Kawal Target Lifting Nasional
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong optimalisasi produksi minyak di Blok Rokan guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Menurutnya, Blok Rokan memiliki peran strategis karena menyumbang sekitar 25 persen produksi minyak nasional.
19 Juni 2026
Politik dan Keamanan
Rieke Diah Pitaloka Desak Kemenimipas Reformasi Pemasyarakatan Lewat Penguatan Bapas
PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern.
19 Juni 2026
Industri dan Pembangunan
Soroti Penurunan Anggaran BPKS, Herman Khaeron: Pengembangan Sabang Jangan Jalan di Tempat
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti menurunnya alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang dinilai dapat menghambat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.
