Berita Terpopuler

Amin AK Tekankan Kualitas Pembiayaan dan Pendampingan Program KPPS

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan pendampingan usaha seiring penurunan suku bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pasalnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya memberikan keringanan bunga bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga harus memastikan pemanfaatan modal mampu mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan.

Jangan Tunggu Nataru, Ridwan Bae: Kesiapan Transportasi Harus Dimulai Lebih Awal

RUU Perampasan Aset Didorong Atur Sanksi bagi Aparat yang Menyalahgunakan Wewenang

Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja

RUU Perampasan Aset Perlu Lindungi Korban Investasi Bodong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemulihan aset bagi korban investasi bodong menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah pengaturan tindak pidana di bidang perbankan, mengingat praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dapat dilakukan melalui berbagai modus, termasuk dengan menggunakan kedok koperasi.

Minta Indofood Kurangi Impor Gandum, Lamhot Sinaga: Tapioka Lokal Jadi Alternatif

Endang Agustina Tekankan Perlindungan Hak Warga dalam RUU Perampasan Aset

Ahrie Sonta di-PTDH Buntut Kasus Penyadapan, Tanggung Jawab Etik Harus Ada Efek Jera

Perampasan Aset In Rem Tetap Berjalan Meski Proses Pidana Terhenti

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan

BK DPR dan Leiden Law School Jajaki Kolaborasi Penguatan Riset dan Legislasi

Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Berdampak Nyata bagi Daerah

Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah

Keberhasilan Berantas Narkoba Bukan Sekadar Penangkapan, Tapi Juga Turunnya Peredaran

Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

Rudi Rochmansyah: Generasi Muda Harus Kritis Hadapi Informasi Berbasis AI

Komisi III Minta Kapolda Mediasi Sengketa Lahan Tambang di Luwu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Selatan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang untuk menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penyelesaian konflik agraria tersebut diharapkan tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 4.000 pekerja lokal.

Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Harus Lewat Pengadilan

65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif