Politik dan Keamanan

5260 artikel ditemukan

BAKTI Komdigi Perlu Ukur Dampak Digitalisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Politik dan Keamanan26 Juli 2026

BAKTI Komdigi Perlu Ukur Dampak Digitalisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi untuk tidak hanya berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Namun, juga mengukur dampak nyata kehadiran layanan internet terhadap perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta produktivitas ekonomi di daerah.

26 Juli 2026

RUU KKS Dihadirkan Guna Antisipasi Ancaman Ketahanan Nasional Pasca-Disahkannya UU PFII

Politik dan Keamanan26 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU KKS Dihadirkan Guna Antisipasi Ancaman Ketahanan Nasional Pasca-Disahkannya UU PFII

PARLEMENTARIA, Denpasar — RUU Pusat Finansial Internasional (PFII) telah disahkan DPR RI bersama Pemerintah beberapa waktu lalu. Pusat finansial yang direncanakan akan berpusat di Bali ini, tentu saja, membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hadapi Ancaman Siber Masa Depan, Syamsu Rizal Dorong Percepatan Pembahasan RUU KKS

Politik dan Keamanan26 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Hadapi Ancaman Siber Masa Depan, Syamsu Rizal Dorong Percepatan Pembahasan RUU KKS

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi I DPR RI terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi global, seperti kecerdasan buatan (AI) dan quantum computing.

Agung Widyantoro: Sinergi Kejaksaan dan Kepolisian Harus Dilandasi Profesionalisme dan Integritas

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Agung Widyantoro: Sinergi Kejaksaan dan Kepolisian Harus Dilandasi Profesionalisme dan Integritas

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro menilai sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Namun, sinergi dan keharmonisan antarlembaga tersebut harus tetap dibangun dalam koridor profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Legislator Sambut Baik Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tak Hangus, Operator Harus Sesuaikan Layanan

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Sambut Baik Putusan MK soal Sisa Kuota Internet Tak Hangus, Operator Harus Sesuaikan Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus ketika masa aktif berakhir. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak konsumen di sektor telekomunikasi.

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, proporsionalitas, serta pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas (diferensiasi fungsi) antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas sesuai prinsip due process of law.

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan dinamika internal yang terjadi di institusi penegak hukum tidak mengganggu pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah tersebut tetap berjalan baik sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara optimal.

Wilayah Kepulauan Miliki Rentang Kendali Luas, Pembentukan Kodam Baru di NTT Diperlukan

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Wilayah Kepulauan Miliki Rentang Kendali Luas, Pembentukan Kodam Baru di NTT Diperlukan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran dan pembentukan Kodam baru di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menilai, karakteristik geografis kepulauan di wilayah membutuhkan pendekatan rentang kendali pertahanan yang lebih efektif.

Prinsip ‘Good Neighbour’ Harus Diimbangi Perlindungan Nyata dalam Kebijakan Perbatasan

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Prinsip ‘Good Neighbour’ Harus Diimbangi Perlindungan Nyata dalam Kebijakan Perbatasan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan pentingnya pengamanan terukur dan responsif di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, implementasi kebijakan tetangga baik atau good neighbour policy yang diusung pemerintah harus senantiasa diimbangi dengan perlindungan nyata terhadap warga negara di garis perbatasan.

Komisi III: Penanganan Kasus Peredaran Narkotika di Kaltara Sudah Optimal

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Penanganan Kasus Peredaran Narkotika di Kaltara Sudah Optimal

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara yang dinilai optimal dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya, BNNP Kalimantan Utara dinilai mampu melampaui target penanganan kasus yang telah ditetapkan.

Perkuat Pertahanan, Pembentukan Kodam Baru Berbatasan dengan Timor Leste Perlu Dipercepat

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Pertahanan, Pembentukan Kodam Baru Berbatasan dengan Timor Leste Perlu Dipercepat

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan (roadmap) dan percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat postur pertahanan negara di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Komisi I Desak BAKTI Komdigi Perkuat SDM Lokal untuk Tangani Sistem Operasi BTS di NTB

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Desak BAKTI Komdigi Perkuat SDM Lokal untuk Tangani Sistem Operasi BTS di NTB

PARLEMENTARIA, Lombok Barat - Komisi I DPR RI mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi untuk memperkuat pemberdayaan SDM lokal serta menyiapkan sistem cadangan kelistrikan guna menjaga keandalan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).