Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh

Politik dan Keamanan9 April 2026

Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodam Jaya/Jayakarta untuk memastikan kesiapsiagaan dan keterpaduan sistem pertahanan Ibu Kota dalam menghadapi potensi ancaman serangan mendadak (surprise attack). Pertemuan ini menjadi krusial untuk melihat sejauh mana kekuatan pertahanan di pusat pemerintahan tetap terjaga dalam segala kondisi.

9 April 2026

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Ia menilai, keterbatasan lahan serta meningkatnya kebutuhan pembangunan telah memicu persaingan yang berujung konflik, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti ketimpangan yang dialami masyarakat adat dalam praktik investasi di daerah. Ia menilai, hingga saat ini masyarakat adat masih sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan, meskipun investasi dilakukan di wilayah yang merupakan tanah komunal mereka.

Komisi XIII Libatkan Ombudsman Investigasi Kisruh Surat Dukungan Utama SDUWHV

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Libatkan Ombudsman Investigasi Kisruh Surat Dukungan Utama SDUWHV

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti kisruh perebutan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV) atau yang dikenal sebagai war SDUWHV yang terjadi dalam sistem imigrasi. Sugiat menyampaikan bahwa mekanisme seleksi SDUWHV tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau layaknya undian cepat. Menurutnya, kebijakan imigrasi adalah bagian dari kebijakan negara yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia di luar negeri.

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembentukan badan otoritatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, keberadaan lembaga khusus tersebut menjadi kunci dalam memastikan integrasi, akurasi, dan validitas data nasional.

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia perlu segera disahkan mengingat pentingnya penggunaan data sebagai elemen fundamental proses pengambilan keputusan negara. Ia turut menyoroti dampak penggunaan data terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal tersebut disampaikan saat menerima masukan dari kalangan mahasiswa dalam forum diskusi di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyoroti masih maraknya ketidaksinkronan data bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menilai, perbedaan data antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Penyelamatan aset pemerintah dari ancaman mafia tanah menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai Kementerian ATR/BPN dan perangkat dibawahnya harus mengambil peran yang lebih kokoh agar aset negara dan pemerintah daerah tidak mudah dipermainkan melalui sengketa pertanahan.

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf

PARLEMENTARIA, Tangerang - Inovasi layanan pertanahan berbasis digital dinilai menjadi langkah penting untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan kantor pertanahan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan digitalisasi layanan pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten.

Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe: Arogansi Presiden AS Buat Situasi Global di Ambang Ketidakpastian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Aboe Bakar Al-Habsyi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia menilai situasi global saat ini berada di ambang ketidakpastian yang berbahaya dan menyerukan penghentian segera segala bentuk agresi.

Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Junjung Tinggi Praduga Tak Bersalah, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menerima masukan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang diselenggarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RDPU ini berlangsung di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).