Politik dan Keamanan

Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras

PARLEMENTARIA, Timika – Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan penegak hukum dan keutuhan wilayah Papua. Perhatian khusus itu diberikan kepada Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Timika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).

25 Juli 2026

Keterbatasan Sarpras dan Anggaran Tidak Menurunkan Dedikasi APH di Kalimantan Utara

Keterbatasan Sarpras dan Anggaran Tidak Menurunkan Dedikasi APH di Kalimantan Utara

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Utara yang dinilai tetap profesional dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta personel. Komisi III juga menilai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah tersebut berjalan baik dan tidak menghambat proses penegakan hukum.

Cakupan Layanan Akses 4G di NTB Sudah 99 Persen, Masih Ada 124 Wilayah Tergolong Sinyal Lemah

Cakupan Layanan Akses 4G di NTB Sudah 99 Persen, Masih Ada 124 Wilayah Tergolong Sinyal Lemah

PARLEMENTARIA, Mataram - Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka memastikan pembangunan infrastruktur digital yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan penagihan pajak kepada perusahaan yang masih mangkir, dibanding melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak masyarakat.

25 Juli 2026

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menyoroti masih tingginya kasus penganiayaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara (Malut). Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama jajaran aparat penegak hukum terus mengawal penanganan kasus-kasus tersebut agar korban memperoleh perlindungan dan rasa aman.

Benny Utama: Pemda di Maluku Utara Perlu Sediakan Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkotika

Benny Utama: Pemda di Maluku Utara Perlu Sediakan Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkotika

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara memperkuat upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau

Arisal Azis Soroti Kebutuhan Tambahan SDM dan Gedung Kanwil Kementerian HAM Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Azis menyoroti kebutuhan penambahan sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan gedung Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Riau guna mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbatasan personel dan sarana prasarana menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Komisi I Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Penguatan Kodam IX/Udayana

Komisi I Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Penguatan Kodam IX/Udayana

PARLEMENTARIA, Denpasar – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti dinamika alokasi anggaran pertahanan yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, ia menegaskan komitmen Komisi I untuk mendorong peningkatannya pada tahun anggaran mendatang.

BKSAP Kecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsa, Desak PBB dan OKI Bertindak

BKSAP Kecam Penyerbuan Masjid Al-Aqsa, Desak PBB dan OKI Bertindak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengutuk keras aksi masuknya ribuan pemukim Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Kamis (23/7/2026). Ia menyebut, setiap tindakan provokatif terhadap tempat-tempat suci berpotensi memperluas eskalasi konflik, mengganggu stabilitas regional, dan menghambat berbagai upaya diplomatik untuk mewujudkan perdamaian.

Legislator Dorong Peran Kanwil Hukum NTT Perkuat Tata Ruang dan Perda Potensi Daerah

Legislator Dorong Peran Kanwil Hukum NTT Perkuat Tata Ruang dan Perda Potensi Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT) agar lebih proaktif mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah (Perda). Menurutnya, keberadaan Perda yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pembangunan, memberikan kepastian hukum, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal

Lemahnya Pengawasan Internal Membuat Penegakan Hukum Tidak Berjalan Optimal

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal pada institusi penegak hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, lemahnya pengawasan internal masih menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat kepada Komisi III DPR RI.

Bramantyo: Soft Diplomacy Jadi Keunikan ASEAN Bangun Kepercayaan Antarnegara