Politik dan Keamanan

4622 artikel ditemukan

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD.

4 Juni 2026

Pansus RUU Desain Industri Pertimbangkan Perubahan Judul Regulasi Jadi Lebih Mudah Dipahami

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Desain Industri Pertimbangkan Perubahan Judul Regulasi Jadi Lebih Mudah Dipahami

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo membuka peluang perubahan nomenklatur RUU yang tengah dibahas guna menghindari kesalahpahaman publik terkait substansi pengaturan desain industri. Menurutnya, salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan istilah “desain industri” yang dinilai kerap menimbulkan kebingungan, termasuk di kalangan anggota DPR RI sendiri.

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional guna menjawab meningkatnya berbagai persoalan hukum yang melibatkan unsur asing, mulai dari perkawinan campuran hingga transaksi bisnis lintas negara. Menurutnya, semakin terbukanya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia internasional menuntut hadirnya payung hukum yang mampu memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan warga negara, badan hukum, maupun aset yang berada di lebih dari satu yurisdiksi negara.

Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang Hukum Perdata Internasional untuk memperkuat kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum lintas negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha internasional terhadap Indonesia.

Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penolakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh sejumlah warga menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid. Menurutnya, pemerintah perlu segera mencari tahu penyebab munculnya penolakan terhadap program yang sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang mendapat penugasan sementara dari Fraksi Partai Demokrat dalam RDPU Komisi II DPR RI bersama para akademisi terkait pembenahan sistem pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas.

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan rumah warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para korban hingga tuntas.

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI siap membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara hati-hati dan terbuka agar tidak kembali menghadapi gugatan yang berujung pada pembatalan pasal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Pemerataan infrastruktur digital menjadi sorotan Komisi I DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten. Ketua Tim Kunjungan TB Hasanuddin menegaskan bahwa penguatan konektivitas, khususnya di wilayah Banten Selatan yang masih menghadapi blank spot, merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR Muslim Ayub menegaskan pentingnya pemberian hak imunitas bagi kurator dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator. Menurutnya, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan pengadilan.

Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyoroti perluasan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Menurutnya, isu tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Polri agar arah kelembagaan kepolisian tetap berada pada koridor tugas pokoknya.

RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara. Kejelasan konsep tersebut dinilai penting untuk menjaga netralitas institusi kepolisian sekaligus memperkuat arah reformasi Polri ke depan. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para pakar dan akademisi dalam rangka pembahasan RUU Polri.