E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 75%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 75%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
Politik dan Keamanan6 April 2026
Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
Politik dan Keamanan
Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menyampaikan apresiasi atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Christy Sitepu. Menurutnya, majelis hakim telah menunjukkan keberanian dalam menghadirkan putusan yang tidak hanya berpijak pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

6 April 2026
Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD
Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD
Politik dan Keamanan6 April 2026
Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD
Politik dan Keamanan
Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.

Abdullah: Sanksi Tegas bagi Kajari Karo Lakukan Pelanggaran di Kasus Amsal Sitepu
Abdullah: Sanksi Tegas bagi Kajari Karo Lakukan Pelanggaran di Kasus Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan6 April 2026
Abdullah: Sanksi Tegas bagi Kajari Karo Lakukan Pelanggaran di Kasus Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan
Abdullah: Sanksi Tegas bagi Kajari Karo Lakukan Pelanggaran di Kasus Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo Danke Rajagukguk bersama stafnya yang terlibat dalam kasus hukum videografer Amsal Sitepu diberi sanksi tegas. Hal ini menyusul ditemukannya bukti adanya pelanggaran yang dilakukan Kajari Karo.

Kasus Amsal Sitepu Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Kejaksaan
Kasus Amsal Sitepu Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Kejaksaan
Politik dan Keamanan6 April 2026
Kasus Amsal Sitepu Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Kejaksaan
Politik dan Keamanan
Kasus Amsal Sitepu Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta  - Komisi III DPR RI menilai perkara yang menimpa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilihat sebagai kasus individual semata, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam sistem penegakan hukum, khususnya di lingkungan kejaksaan.

Komarudin Watubun Soroti Penurunan Transfer Daerah dan Optimalisasi BUMD Kepri
Komarudin Watubun Soroti Penurunan Transfer Daerah dan Optimalisasi BUMD Kepri
Politik dan Keamanan6 April 2026
Komarudin Watubun Soroti Penurunan Transfer Daerah dan Optimalisasi BUMD Kepri
Politik dan Keamanan
Komarudin Watubun Soroti Penurunan Transfer Daerah dan Optimalisasi BUMD Kepri

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengkritik kebijakan penurunan transfer ke daerah yang dinilai berpotensi melemahkan kemandirian dan semangat otonomi daerah. Menurut Komarudin, kebijakan efisiensi yang berdampak pada pengurangan transfer ke daerah tidak sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

HNW Tolak Keras UU Hukuman Mati Israel yang Targetkan Tawanan Palestina secara Diskriminatif
HNW Tolak Keras UU Hukuman Mati Israel yang Targetkan Tawanan Palestina secara Diskriminatif
Politik dan Keamanan6 April 2026
HNW Tolak Keras UU Hukuman Mati Israel yang Targetkan Tawanan Palestina secara Diskriminatif
Politik dan Keamanan
HNW Tolak Keras UU Hukuman Mati Israel yang Targetkan Tawanan Palestina secara Diskriminatif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam keras undang-undang hukuman mati yang telah disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Israel (Knesset) yang berpotensi diterapkan secara diskriminatif kepada rakyat Palestina.

Belajar dari Kasus Amsal Sitepu, Institusi Kejaksaan Perlu Reformasi Menyeluruh
Belajar dari Kasus Amsal Sitepu, Institusi Kejaksaan Perlu Reformasi Menyeluruh
Politik dan Keamanan6 April 2026
Belajar dari Kasus Amsal Sitepu, Institusi Kejaksaan Perlu Reformasi Menyeluruh
Politik dan Keamanan
Belajar dari Kasus Amsal Sitepu, Institusi Kejaksaan Perlu Reformasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mendorong reformasi menyeluruh di tubuh kejaksaan, khususnya dalam aspek budaya kerja, menyusul mencuatnya perkara Amsal Christy Sitepu. Ia menilai perbaikan tidak cukup hanya pada regulasi, tetapi harus menyentuh cara kerja dan pola pikir aparat.

Bank Daerah Harus Jadi Motor Penggerak Sinergi Antar-BUMD
Bank Daerah Harus Jadi Motor Penggerak Sinergi Antar-BUMD
Politik dan Keamanan6 April 2026
Bank Daerah Harus Jadi Motor Penggerak Sinergi Antar-BUMD
Politik dan Keamanan
Bank Daerah Harus Jadi Motor Penggerak Sinergi Antar-BUMD

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas menegaskan bank daerah harus berperan sebagai motor penggerak sinergi antar-BUMD guna meningkatkan kontribusi ekonomi daerah. Menurutnya, bank daerah umumnya menjadi BUMD yang paling sehat sehingga memiliki kapasitas untuk mendukung BUMD lain, baik dari sisi pembiayaan maupun pembinaan usaha.

Safaruddin : Sanksi Tegas bagi Jaksa Menyimpang dalam Perkara Amsal Sitepu
Safaruddin : Sanksi Tegas bagi Jaksa Menyimpang dalam Perkara Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan6 April 2026
Safaruddin : Sanksi Tegas bagi Jaksa Menyimpang dalam Perkara Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan
Safaruddin : Sanksi Tegas bagi Jaksa Menyimpang dalam Perkara Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan pentingnya penegakan sanksi tegas terhadap aparat kejaksaan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penanganan perkara Amsal Christy Sitepu. Ia menekankan bahwa pelanggaran tidak cukup disikapi secara administratif, tetapi dapat berujung pada sanksi etik hingga pidana.

Pentingnya Data yang Terintegrasi untuk Kemajuan Pendidikan
Pentingnya Data yang Terintegrasi untuk Kemajuan Pendidikan
Politik dan Keamanan6 April 2026
Pentingnya Data yang Terintegrasi untuk Kemajuan Pendidikan
Politik dan Keamanan
Pentingnya Data yang Terintegrasi untuk Kemajuan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Palu — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya penggunaan data terintegrasi dalam penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran. Selain itu intervensi program berbasis data juga diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini berada di angka 9,1 tahun.

Komisi II DPR RI Dorong Bank Daerah Perluas Pembiayaan UMKM
Komisi II DPR RI Dorong Bank Daerah Perluas Pembiayaan UMKM
Politik dan Keamanan6 April 2026
Komisi II DPR RI Dorong Bank Daerah Perluas Pembiayaan UMKM
Politik dan Keamanan
Komisi II DPR RI Dorong Bank Daerah Perluas Pembiayaan UMKM

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Komisi II DPR RI mendorong bank daerah untuk memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menjelaskan, saat ini bank daerah masih didominasi kredit konsumtif, terutama kepada aparatur sipil negara (ASN), yang relatif aman namun kurang berdampak pada penguatan sektor riil.

Komisi X Optimistis Sensus Ekonomi 2026 Dorong Pertumbuhan Sultra
Komisi X Optimistis Sensus Ekonomi 2026 Dorong Pertumbuhan Sultra
Politik dan Keamanan6 April 2026
Komisi X Optimistis Sensus Ekonomi 2026 Dorong Pertumbuhan Sultra
Politik dan Keamanan
Komisi X Optimistis Sensus Ekonomi 2026 Dorong Pertumbuhan Sultra

PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan optimisme terhadap kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Gubernur Sultra serta Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI beserta jajaran di Kendari, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya70 / 346Halaman 70 dari 346Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(963)
  • Industri dan Pembangunan(3392)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3393)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4150)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 75%
Angin: 11 km/h