DPR Tegaskan Kunjungan Luar Negeri Presiden Tak Bisa Dibatasi Jumlahnya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurut Dasco, masukan yang bersifat substansial terkait geopolitik patut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah, namun pembatasan frekuensi kunjungan Presiden dinilai tidak relevan dengan dinamika global saat ini.

“Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026)

Namun demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai frekuensi kunjungan Presiden ke luar negeri harus dilihat berdasarkan kebutuhan dan situasi yang berkembang, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, dinamika global saat ini sangat memengaruhi kondisi nasional sehingga membutuhkan langkah cepat dan strategis dari Presiden.

“Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam ini).

Dasco menegaskan Presiden memiliki strategi diplomasi tersendiri yang tidak bisa dibatasi dengan hitungan jumlah perjalanan ke luar negeri. Ia menyebut agenda luar negeri Presiden selama ini juga dilakukan secara singkat dan fokus pada kepentingan strategis nasional.

“Presiden juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali, harus sekian kali karena itu dinamis,” katanya.

Ia menambahkan kunjungan Presiden ke luar negeri selama ini dilakukan seperlunya dan dalam waktu yang relatif singkat sebelum kembali ke Tanah Air.

“Kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya saja kemudian membahas yang perlu-perlu kemudian kembali ke Indonesia,” imbuh Dasco.

Terkait kunjungan mendadak Presiden ke luar negeri, Dasco menilai hal tersebut merupakan konsekuensi dari situasi internasional yang berkembang cepat dan membutuhkan respons segera dari kepala negara.

“Kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat,” tuturnya.

Karena itu, Dasco mengajak semua pihak memberikan masukan yang bersifat substansial dan konstruktif terhadap kebijakan luar negeri Pemerintah. Menurutnya, kritik yang berbasis substansi akan selalu mendapat ruang, sementara perdebatan mengenai jumlah atau durasi kunjungan Presiden bukanlah isu utama.

“Marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan, saya pikir itu enggak substansi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai diplomasi luar negeri tetap penting dilakukan, namun mengingatkan agar agenda perjalanan Presiden tetap memperhatikan efektivitas, prioritas nasional, serta kebutuhan penanganan persoalan domestik. (rdn)