Politik dan Keamanan

4622 artikel ditemukan

Komisi III Himpun Masukan Akademisi, Safaruddin Soroti Peran Strategis Kompolnas

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Komisi III Himpun Masukan Akademisi, Safaruddin Soroti Peran Strategis Kompolnas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri.

2 Juni 2026

Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial.

Revisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Warga Negara, Bukan Perebutan Kewenangan Lembaga

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Warga Negara, Bukan Perebutan Kewenangan Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antarlembaga.

Lindungi Data Pribadi, Aher Apresiasi Dirjen Dukcapil Imbau Larangan Fotokopi KTP Elektronik

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Lindungi Data Pribadi, Aher Apresiasi Dirjen Dukcapil Imbau Larangan Fotokopi KTP Elektronik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah tegas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengimbau seluruh lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghentikan praktik fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam pelayanan administrasi.

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu mendatang.

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional.

Komisi III: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden sah secara hukum maupun syariah.

Muslim Ayub: Badan Koordinasi Otsus Penting untuk Pemerataan Pembangunan Aceh

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub: Badan Koordinasi Otsus Penting untuk Pemerataan Pembangunan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan badan koordinasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dinilai penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran di seluruh wilayah Aceh.

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia diarahkan sebagai pengoordinasi dan pengintegrasi tata kelola data nasional. Sehingga, BSDI bukan sebagai lembaga yang mengumpulkan atau mencari data pribadi masyarakat secara langsung.

Umbu Kabunang Dorong Regulasi Akal Imitasi untuk Lindungi Karya Anak Bangsa

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang Dorong Regulasi Akal Imitasi untuk Lindungi Karya Anak Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menegaskan pentingnya negara segera menghadirkan regulasi yang mampu melindungi hak cipta dan karya anak bangsa di tengah pesatnya perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Komisi II Gandeng China, Pemda Disiapkan Naik Kelas

Politik dan Keamanan30 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Gandeng China, Pemda Disiapkan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dari sisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.