Politik dan Keamanan

4622 artikel ditemukan

Safaruddin Soroti Penugasan Polisi di Luar Institusi hingga Penguatan Nilai Demokrasi dalam RUU Polri

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Safaruddin Soroti Penugasan Polisi di Luar Institusi hingga Penguatan Nilai Demokrasi dalam RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Polri, mulai dari penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang berorientasi pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), hingga usulan perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri.

7 Juni 2026

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP Tekankan Pentingnya Perkuat SDM dan UMKM Bekasi

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP Tekankan Pentingnya Perkuat SDM dan UMKM Bekasi

PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan pentingnya penguatan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata diplomasi bagi masyarakat.

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kasus OTT Kementerian Imigrasi Coreng Indonesia di Mata Dunia, Harusnya Diisi SDM Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional. Ia pun meminta agar lembaga yang mengurus keimigrasian diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas di bidang tersebut.

Kementerian Imigrasi Lakukan Pungli, Yanuar Arif: Terus Terang, Ini Memalukan!

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kementerian Imigrasi Lakukan Pungli, Yanuar Arif: Terus Terang, Ini Memalukan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup celah terjadinya penyimpangan.

Jawab Perubahan Zaman, Model Kurikulum Ideal Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Polri

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jawab Perubahan Zaman, Model Kurikulum Ideal Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewenangan, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan. Komisi III DPR RI menilai reformasi institusi kepolisian juga harus menyentuh fondasi pembentukan sumber daya manusia, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pembinaan moral anggota Polri sejak tahap pendidikan.

Pengamanan Objek Vital Nasional Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU Polri, Tidak Cukup Hanya Keppres

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pengamanan Objek Vital Nasional Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU Polri, Tidak Cukup Hanya Keppres

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional. Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Kasus Love Scam Rp41 Miliar Terungkap, Abdullah Minta IASC Perkuat Pencegahan

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Love Scam Rp41 Miliar Terungkap, Abdullah Minta IASC Perkuat Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil mengungkap kasus love scamming dengan metode pig butchering di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara untuk membangun kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka pada investasi fiktif tersebut diduga melibatkan pelaku dari dalam dan luar negeri dengan total kerugian mencapai sekitar Rp41 miliar dalam kurun waktu 10 bulan.

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro menyoroti belum diakomodasinya asas resiprokal atau timbal balik dalam pengaturan penempatan jabatan di Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara ketentuan dalam RUU Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Politik dan Keamanan6 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah bersama PT Taspen (Persero) untuk mempermudah proses pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN, khususnya bagi mereka yang menghadapi kendala administratif. “Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN menjadi upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayanan publik,” ujar Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026)

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan reformasi sistem pemasyarakatan melalui Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil setelah Komisi XIII menerima sejumlah masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.