Politik dan Keamanan

5252 artikel ditemukan

Pengesahan RUU Perampasan Aset di Desember 2026 Telah Diperhitungkan secara Matang

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Pengesahan RUU Perampasan Aset di Desember 2026 Telah Diperhitungkan secara Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut agar dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada Desember 2026. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

27 Agustus 2026

Meitri Citra Wardani Tekankan Urgensi Universitas Perkuat Diplomasi Parlemen dan Hukum Lingkungan

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Meitri Citra Wardani Tekankan Urgensi Universitas Perkuat Diplomasi Parlemen dan Hukum Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi mitra dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.

Komisi I Setujui Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Melalui Lelang

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Setujui Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Melalui Lelang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui permohonan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui mekanisme penjualan secara lelang. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, persetujuan tersebut diproses secara cepat oleh DPR setelah surat permohonan diterima.

Komisi II Dorong Badan Bank Tanah Pangkas Durasi Penerbitan HPL Jadi 30 Hari

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Badan Bank Tanah Pangkas Durasi Penerbitan HPL Jadi 30 Hari

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Badan Bank Tanah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melakukan verifikasi serta validasi data cadangan tanah nasional secara terintegrasi. Langkah ini dinilai krusial guna mempercepat pelayanan pertanahan, termasuk memangkas waktu penetapan dan penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) tanah menjadi kurang dari 30 hari.

Jelang HUT ke-81 DPR RI: Komisi I Perkuat Regulasi Digital, Kawal Pertahanan, dan Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Jelang HUT ke-81 DPR RI: Komisi I Perkuat Regulasi Digital, Kawal Pertahanan, dan Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

PARLMENTARIA, Jakarta - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI pada 29 Agustus 2026, kinerja alat kelengkapan dewan (AKD) sepanjang satu tahun terakhir menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana fungsi konstitusional parlemen dijalankan. Salah satunya Komisi I DPR RI, yang sepanjang 2026 menjalankan tiga fungsi utamanya legislasi, pengawasan, dan penganggaran di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan digital, serta sejumlah lembaga strategis lainnya.

Saan Mustopa Ajak Masyarakat Kawal Tenggat Waktu Sahkan RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Saan Mustopa Ajak Masyarakat Kawal Tenggat Waktu Sahkan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustopa, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal, menjaga, dan mengawasi komitmen pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pernyataan tersebut disampaikan Saan saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).

Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara.

Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR untuk menuntaskan pembahasan regulasi terkait pemberantasan korupsi sebelum penutupan tahun 2026.

DPR RI Pastikan Keamanan Relawan Pati dalam Menyampaikan Aspirasi

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Pastikan Keamanan Relawan Pati dalam Menyampaikan Aspirasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan persoalan pengamanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB menyampaikan keluhan terkait kondisi dan keamanan relawan selama menyampaikan aspirasi.

Dewi Asmara: Layanan Imigrasi Harus Terintegrasi Demi Cegah Urus Paspor Berbelit

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara: Layanan Imigrasi Harus Terintegrasi Demi Cegah Urus Paspor Berbelit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong pemerintah mengintegrasikan pelayanan kewarganegaraan, administrasi kependudukan, keimigrasian, dan perlindungan konsuler bagi WNI di luar negeri. Langkah ini bernilai penting demi memastikan pengurusan maupun penggantian paspor tetap tertib secara administratif tanpa menghambat hak WNI.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Payung Hukum Penting bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Payung Hukum Penting bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menyoroti muatan pelindungan bagi penyandang disabilitas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang sedang menjalani proses harmonisasi di Baleg DPR RI.

Sinergi Pengawasan, Hergun Harap Ombudsman Rutin Berkonsultasi dengan Komisi II

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Sinergi Pengawasan, Hergun Harap Ombudsman Rutin Berkonsultasi dengan Komisi II

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk membangun komunikasi dan konsultasi berkala dengan Komisi II DPR RI. Langkah ini dinilainya krusial guna memperkuat peran pengawasan pelayanan publik serta menindaklanjuti berbagai temuan lapangan secara efektif.