Politik dan Keamanan

5252 artikel ditemukan

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

Politik dan Keamanan27 Agustus 2026

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

27 Agustus 2026

Legislator Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta, menyoroti persoalan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menilai ketentuan mengenai kriteria upah minimum yang selama ini berlaku masih memiliki celah.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan hubungan kerja yang adil sekaligus melindungi pekerja dari berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Dibawa ke Paripurna, Disepakati Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Dibawa ke Paripurna, Disepakati Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan harus mengungkap persoalan mendasar yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik lelang. Menurutnya, aturan baru tidak boleh hanya memberikan kepastian bagi lembaga yang terlibat dalam proses lelang, tetapi juga melindungi debitur dan kreditur.

Fokus ke Koruptor, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Aparat Lakukan Abuse of Power

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Fokus ke Koruptor, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Aparat Lakukan Abuse of Power

PARLEMENTARIA, Jakarta – Semangat pemberantasan korupsi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengingatkan, jangan sampai aturan yang dirancang untuk mengejar koruptor justru membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Jelang HUT ke-81 DPR RI: Komisi II Catat Capaian Legislasi Tertinggi, Revisi UU ASN Jadi Atensi

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Jelang HUT ke-81 DPR RI: Komisi II Catat Capaian Legislasi Tertinggi, Revisi UU ASN Jadi Atensi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Jelang peringatan HUT DPR RI ke-81 pada 29 Agustus 2026 mendatang, DPR RI periode 2024–2029 mencatatkan kinerja legislasi yang signifikan. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 28 Rancangan Undang-Undang (RUU) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Sinkronisasi Data Antarlembaga Kunci Selesaikan Berbagai Konflik Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong sinkronisasi data antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan dan konflik pertanahan. Menurutnya, kesamaan data menjadi penting agar pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah serta karakteristik persoalan tanah yang terjadi di masyarakat.

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, persoalan pertanahan yang telah berlangsung sejak lama tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana.

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai kepastian hukum menjadi aspek penting yang harus diperkuat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemenang lelang sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap proses pelelangan.

26 Agustus 2026

Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong agar rekening milik aktivis Pati, Supriyono alias Botok, segera dapat kembali digunakan apabila dalam proses penanganannya tidak ditemukan unsur pidana. Dorongan tersebut disampaikan setelah muncul persoalan terkait rekening Botok yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.

Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan serta daya paksa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI (ORI). Rifqinizamy mengungkapkan, selama ini Ombudsman memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal penjatuhan sanksi langsung.