Politik dan Keamanan

5256 artikel ditemukan

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Konflik Agraria Tak Selalu Harus Berujung Pidana, Komisi III Dorong Penyelasian Humanis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, persoalan pertanahan yang telah berlangsung sejak lama tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana.

26 Agustus 2026

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai kepastian hukum menjadi aspek penting yang harus diperkuat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemenang lelang sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap proses pelelangan.

26 Agustus 2026

Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Polri dan Bank Mandiri Harus Segera Pulihkan Rekening Botok Pati, Tidak Ada Ihwal Pidana!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong agar rekening milik aktivis Pati, Supriyono alias Botok, segera dapat kembali digunakan apabila dalam proses penanganannya tidak ditemukan unsur pidana. Dorongan tersebut disampaikan setelah muncul persoalan terkait rekening Botok yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.

Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan serta daya paksa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI (ORI). Rifqinizamy mengungkapkan, selama ini Ombudsman memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal penjatuhan sanksi langsung.

Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran Kamtib Rp259 Triliun Harus Putus Jaringan Bandar Judol dan Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan (Kamtib) sebesar Rp259,3 triliun dalam RAPBN 2027 mampu memperkuat strategi penegakan hukum terhadap kejahatan judi online dan narkotika. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang lebih substantif, bukan hanya berdasarkan jumlah perkara maupun penangkapan.

81 Tahun DPR RI: Catatan Korpolkam Kawal Legislasi hingga Diplomasi untuk Kepentingan Rakyat dan Nasional

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

81 Tahun DPR RI: Catatan Korpolkam Kawal Legislasi hingga Diplomasi untuk Kepentingan Rakyat dan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Memasuki usia ke-81 pada 29 Agustus 2026, DPR RI terus menjalankan mandat konstitusional melalui empat fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Sepanjang setahun terakhir, periode 29 Agustus 2025 hingga menjelang peringatan HUT ke-81 di 2026, pelaksanaan fungsi tersebut diwarnai berbagai agenda strategis, mulai dari pembentukan regulasi, reformasi hukum, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengawalan APBN, hingga memperkuat posisi Indonesia melalui diplomasi parlemen.

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI MENERIMA MASUKAN TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

26 Agustus 2026

Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut.

Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pembangunan Kapasitas ASN Harus Jadi Agenda Strategis Hadirkan Pelayanan Publik Berstandar Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik berstandar dunia.

Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bane Raja Manalu mewanti-wanti agar perluasan ruang lingkup pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam RUU Penyiaran tidak mencampuradukkan ranah penyiaran konvensional dengan penyiaran digital. Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan pengawasan keduanya berbeda sehingga pembagian kewenangan perlu dirumuskan secara jelas.

RUU PAMS Harus Buka Ruang Kerja Sama Investasi dan Pastikan Akses Luas Masyarakat

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU PAMS Harus Buka Ruang Kerja Sama Investasi dan Pastikan Akses Luas Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wahyu Sanjaya menyoroti tata kelola layanan air bersih di daerah yang dinilainya masih menjadi salah satu hambatan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan air. Ia menilai dominasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kebijakan tarif perlu dievaluasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS).

Penegasan Menhan Soal Tidak Adanya Larangan Hijab Sejalan dengan Amanat Konstitusi

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penegasan Menhan Soal Tidak Adanya Larangan Hijab Sejalan dengan Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, menyambut baik dan mengapresiasi klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terkait isu penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI.