Politik dan Keamanan

5256 artikel ditemukan

Cegah Persoalan Hukum, Wahyu Sanjaya Minta Definisi Air Minum Diperjelas

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Cegah Persoalan Hukum, Wahyu Sanjaya Minta Definisi Air Minum Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wahyu Sanjaya meminta perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi perjelas perbedaan antara air minum, air bersih, dan air baku. Menurutnya, ketegasan definisi diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan maupun persoalan hukum di kemudian hari.

26 Agustus 2026

Aria Bima: RUU Air Minum dan Sanitasi Harus Pastikan Layanan Merata dan Berkualitas

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima: RUU Air Minum dan Sanitasi Harus Pastikan Layanan Merata dan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima menilai penyusunan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak secara merata. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

Politik dan Keamanan25 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi III, Habiburokhman, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.

Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dukung Presiden Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung ketegasan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), termasuk membawa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran ke proses hukum. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto seusai memimpin rapat penanganan Karhutla di Palangka Raya.

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mengusulkan agar kata “siaran” dihilangkan dari definisi konten digital dalam Pasal 1 Ayat (19) RUU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja menilai bahwa usulan tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengatur konten pada platform digital.

Apresiasi Ketegasan Bareskrim Polri Usut Tuntas Dalang dan Penerima Keuntungan Karhutla

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Ketegasan Bareskrim Polri Usut Tuntas Dalang dan Penerima Keuntungan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri dalam menangani kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan

Politik dan Keamanan23 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Saadiah Uluputty Soroti Ego Sektoral dalam Penanganan Kepailitan

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus perlu memperjelas kewenangan serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara kepailitan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kurator.

Meity Rahmatia Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Profesi Kurator

Politik dan Keamanan23 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Meity Rahmatia Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan secara lebih rinci dan substansial. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan kurator, terutama dalam penguasaan dan pengelolaan aset, sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan dalam proses kepailitan.

Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator

Politik dan Keamanan23 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Ali Mazi Dukung Penguatan Aturan Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong penguatan regulasi profesi kurator dan pengurus melalui aturan yang ketat, terukur, dan mampu menjamin profesionalisme serta integritas. Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitor maupun kreditor.

23 Agustus 2026

Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan

Politik dan Keamanan23 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Saadiah Uluputty Soroti Kepastian Aturan Hijab bagi Calon Kadet Unhan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.

Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel

Politik dan Keamanan22 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Harus Dilakukan secara Transparan dan Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendukung penuh rencana pemerintah menjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara yang merupakan kapal latih milik TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan

Politik dan Keamanan22 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pemerintah Harus Ambil Alih Penanganan Karhutla, Pemangkasan Anggaran Jangan Jadi Alasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.