Meitri Citra Wardani Tekankan Urgensi Universitas Perkuat Diplomasi Parlemen dan Hukum Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi mitra dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.

Hal tersebut disampaikan Meitri dalam kunjungan BKSAP DPR RI ke Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, perguruan tinggi memiliki kekuatan penting berupa riset, data, dan kapasitas akademik yang dapat menjadi basis bagi DPR RI dalam merumuskan posisi Indonesia di berbagai forum internasional.

“Diplomasi parlemen tidak cukup hanya mengandalkan perspektif politik. Kita membutuhkan masukan akademik yang konkret, berbasis bukti, dan relevan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Meitri.

Legislator Fraksi PKS tersebut menilai Bali memiliki posisi strategis untuk menjadi laboratorium pembelajaran bagi Indonesia maupun negara lain. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali menghadapi persinggungan langsung antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup, perubahan iklim, budaya, dan kepemudaan.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, atau hampir empat kali jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,5 juta jiwa. Pertumbuhan tersebut memberikan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap sampah, air bersih, tata ruang, ekosistem, dan transportasi.

Karena itu, Meitri mendorong Universitas Warmadewa untuk memberikan masukan mengenai daya dukung lingkungan Bali serta instrumen kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk menentukan batas pertumbuhan ekonomi ketika berhadapan dengan keterbatasan ekologis.

“Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana kita meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi bagaimana memastikan pariwisata tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Bali,” katanya.

Selain itu, Meitri, yang juga merupakan Anggota Komisi XII DPR RI, menambahkan, persoalan lingkungan di Bali tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Penguatan hukum lingkungan dan penegakan hukum yang konsisten juga menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Menurutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan harus tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam aspek perizinan, pengawasan kegiatan usaha, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, hingga penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.

“Jangan sampai kita memiliki regulasi yang baik, tetapi implementasi dan penegakan hukumnya lemah. Hukum lingkungan harus mampu memberikan kepastian sekaligus memastikan bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pembangunan juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya,” ujar legislator Dapil Jawa Timur VIII ini.

Untuk itu, Meitri menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk memberikan kajian mengenai efektivitas kebijakan dan hukum lingkungan di lapangan. Menurutnya, universitas dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, termasuk dalam aspek pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, kapasitas pemerintah, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum.

“Yang kami butuhkan dari kampus bukan hanya kajian normatif, tetapi juga evidence tentang bagaimana hukum lingkungan bekerja di lapangan. Di mana letak persoalannya, apakah pada regulasinya, pengawasan, kapasitas pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, atau penegakan hukumnya,” kata Meitri.

Terakhir, Meitri menambahkan, dalam konteks Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, penguatan hukum lingkungan menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata tetap berada dalam batas daya dukung ekologis.

“Kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi, harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” pungkasnya. (rdn)