Politik dan Keamanan

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak terhadap puluhan ribu pekerja.

Kasus Penganiayaan Petani di Sumut Harus Diusut Secara Transparan, Diduga Pelaku TNI

Kasus Penganiayaan Petani di Sumut Harus Diusut Secara Transparan, Diduga Pelaku TNI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mendesak pengusutan tuntas atas kasus meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut diduga merupakan anggota TNI aktif.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe, berharap regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal

Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Endang Agustina menyoroti kondisi riil penegakan hukum di Indonesia. Ia juga, mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk segera mengatasi krisis kekurangan hakim yang membuat banyak perkara di pengadilan terpaksa diadili oleh hakim tunggal.

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa pembentukan beleid ini ialah upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terluar Indonesia. Dimana selama puluhan tahun konsenstrasi pembangunan masih berorientasi pada wilayah daratan besar saja.

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Medan – Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengkaji penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Kamis (25/6/2026), Pansus menyerap berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan agar RUU yang disusun mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.

Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI

Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas bertambahnya jumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Ia mendorong ada evaluasi serius terkait hal ini.

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional dalam Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri.

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta kondisi ketatanegaraan dan internasional yang terus berkembang.

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menekankan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) perlu berfokus pada upaya menghilangkan berbagai hambatan terhadap keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin lanjutan sesi ketiga Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KI Pusat Periode 2026–2030.

RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional