Politik dan Keamanan

4146 artikel ditemukan

Hergun Pastikan Stok Beras di Sukabumi Aman Jelang Iduladha 2026

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Hergun Pastikan Stok Beras di Sukabumi Aman Jelang Iduladha 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan beras di wilayah Sukabumi dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Iduladha 2026. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan peninjauan langsung ke fasilitas penyimpanan beras guna memastikan stok dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

6 Mei 2026

Dari Mimbar Jumat, Fauzan Khalid Ajak Warga Urus Sertifikat Wakaf Masjid

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dari Mimbar Jumat, Fauzan Khalid Ajak Warga Urus Sertifikat Wakaf Masjid

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa kewenangan pengelolaan sampah perlu lebih banyak diberikan kepada daerah, meskipun kebijakan tetap dirumuskan di tingkat pusat.

Kesenjangan Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kesenjangan Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, Selasa (5/5/2026).

Fauzan Khalid Kawal Bedah Rumah untuk 150 RTLH di Lombok, Pemain Judol Pasti Dicoret

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Kawal Bedah Rumah untuk 150 RTLH di Lombok, Pemain Judol Pasti Dicoret

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid.

Sidak Rutan Tamiang Layang, Bias Layar Pastikan Hak Warga Binaan

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sidak Rutan Tamiang Layang, Bias Layar Pastikan Hak Warga Binaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak warga binaan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan berjalan optimal.

Monitoring MBG di Sukabumi, Hergun Tinjau dari Dapur hingga Sekolah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Monitoring MBG di Sukabumi, Hergun Tinjau dari Dapur hingga Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah. Dalam kunjungannya, Anggota DPR RI, Heri Gunawan meninjau langsung proses pelaksanaan program MBG di kawasan Sukabumi pada Senin (4/5/2026).

Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal

Politik dan Keamanan5 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mengutuk keras dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo berinisial AS terhadap puluhan santri di Pati, Jawa Tengah. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) menangani perkara ini secara tegas dengan menjatuhkan sanksi maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Legislator Minta Pemerintah Kaji Hibah Kapal Induk dari Italia

Politik dan Keamanan5 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta Pemerintah Kaji Hibah Kapal Induk dari Italia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I, DPR RI, TB Hasanuddin mendesak adanya kajian lebih lanjut dari rencana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia. Ia mengingatkan bahwa di balik label ‘gratis’, terdapat potensi beban besar yang harus dihitung secara matang oleh pemerintah.

Rumah Bilik Bambu di Tengah Kota, Sarifah Perjuangkan Bedah Rumah untuk Konstituen

Politik dan Keamanan4 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Rumah Bilik Bambu di Tengah Kota, Sarifah Perjuangkan Bedah Rumah untuk Konstituen

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah, tergerak untuk memperjuangkan bantuan bedah rumah bagi salah satu konstituennya setelah melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni di tengah kawasan perumahan beton.

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya.

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM mendapat kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.