Politik dan Keamanan

5251 artikel ditemukan

Sugiat Santoso Minta Anggaran Bakom Pemerintah Rp1,9 Triliun Dikawal dengan Indikator Kinerja

Politik dan Keamanan1 September 2026

Sugiat Santoso Minta Anggaran Bakom Pemerintah Rp1,9 Triliun Dikawal dengan Indikator Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta peningkatan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, besarnya dukungan anggaran harus menghasilkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan capaian pemerintah secara objektif dan mudah dipahami masyarakat.

1 September 2026

Yasonna Laoly Dorong Optimalisasi Aset GBK dan Kemayoran untuk Tingkatkan PNBP

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

Yasonna Laoly Dorong Optimalisasi Aset GBK dan Kemayoran untuk Tingkatkan PNBP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran demi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurutnya, optimalisasi tersebut penting untuk memastikan aset negara yang memiliki nilai besar bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi negara.

Pastikan Program Berjalan, Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY Tahun 2027

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

Pastikan Program Berjalan, Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY Tahun 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI berkomitmen akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam pembahasan anggaran tahun 2027. Langkah tersebut diambil setelah Komisi III menerima penjelasan kedua lembaga terkait pagu anggaran yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

RUU Pelelangan Akan Atur Perlindungan bagi Pemilik dan Pemenang Barang

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pelelangan Akan Atur Perlindungan bagi Pemilik dan Pemenang Barang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus menjawab berbagai persoalan dalam praktik lelang di Indonesia. Diketahui, RUU Pelelangan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026, sehingga diperlukan menghimpun pandangan dari para pemangku kepentingan sebelum menyusun draf regulasi tersebut.

RUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset, Adang Daradjatun Dalami Lembaga Khusus Pengelola Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendalami urgensi pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset hasil sitaan dan rampasan negara. Pengelolaan aset dinilai menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan

Politik dan Keamanan31 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Pengawasan, Komisi III Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Kewenangan Matra Udara Makin Kompleks, Legislator Dorong Optimalisasi Lanud Husein Sastranegara

Politik dan Keamanan31 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kewenangan Matra Udara Makin Kompleks, Legislator Dorong Optimalisasi Lanud Husein Sastranegara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mendorong peningkatan kapasitas Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai penyokong utama operasional matra militer udara. Hal tersebut disampaikannya guna merespons tambahan tugas strategis TNI AU usai berlakunya UU Pengelolaan Ruang Udara.

Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan, Jangan Sampai Timbul Kesan Negara Lakukan Pembiaran

Politik dan Keamanan31 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan, Jangan Sampai Timbul Kesan Negara Lakukan Pembiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Polri mengusut tuntas kematian Bambang Setyawan (59), warga Pejompongan, yang diduga menjadi korban pengeroyokan massa tak dikenal saat kericuhan di sekitar Gedung DPR/MPR, Kamis (27/8/2026) malam.

Perkembangan AI Bawa Perubahan Besar bagi Profesi Hukum, Jangan Dilihat sebagai Ancaman

Politik dan Keamanan30 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Perkembangan AI Bawa Perubahan Besar bagi Profesi Hukum, Jangan Dilihat sebagai Ancaman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar terhadap profesi hukum. Menurutnya, advokat tidak cukup hanya memahami teknologi, tetapi juga harus mampu memanfaatkannya dengan tetap berpegang pada prinsip hukum, etika profesi, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

Politik dan Keamanan30 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends menerangkan rumusan judul, pasal, hingga ayat dalam RUU tersebut adalah dalam rangka dalam untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang tinggal di kepulauan.

Jadi Garda Terdepan Bencana, Negara Harus Beri Dukungan Penuh bagi Prajurit TNI

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Jadi Garda Terdepan Bencana, Negara Harus Beri Dukungan Penuh bagi Prajurit TNI

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini meminta negara memberikan dukungan penuh kepada prajurit TNI yang bertugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya pada sektor penanggulangan bencana alam.

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Politik dan Keamanan29 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

13 Kriteria Tindak Pidana Ini Jadi Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman.